PDIP Setuju KPU Umumkan Caleg Eks Koruptor, Gerindra Minta KPU Fokus Kerja
PDIP dan Gerindra di Sulut berbeda pendapat soal wacana KPU mengumumkan caleg eks napi korupsi.
Penulis: Ryo_Noor | Editor: maximus conterius
lihat foto
Komsioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, selain diumumkan lewat situs resmi KPU, daftar caleg eks koruptor juga akan diumumkan melalui media massa, baik cetak maupun elektronik.
Ia mengatakan, pihaknya tengah mempersiapkan pola pengumuman daftar caleg eks koruptor.
"Misalnya polanya akan kami pasang pengumuman di media massa atau kami jumpa pers mengumumkan. Kan, hakikatnya sama saja," kata Wahyu di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/1/2019).
Baca: (VIDEO) Kubu Jokowi: Prabowo Coret Caleg Eks Koruptor Aja Enggak Berani
Menurut Wahyu, kecil kemungkinan daftar caleg eks koruptor akan diumumkan melalui iklan media massa.
Sebab, hal itu akan memakan biaya dan membutuhkan sejumlah proses yang dikhawatirkan bisa mengganggu tahapan pemilu yang lain.
Paling memungkinkan, nama-nama caleg eks koruptor diumumkan melalui jumpa pers dan situs resmi KPU.
Wahyu menjelaskan, daftar tersebut tak hanya akan memuat nama dan identitas caleg, tetapi juga kasus hukum yang pernah menjeratnya, termasuk putusan peradilan kasus hukum yang bersangkutan.
Baca: Caleg ini Tantang KPU Tandai Dirinya Eks koruptor di Surat Suara Pileg
Oleh karena itu, KPU berhati-hati dalam proses ini.
"Kami harus punya data sampai detail seperti itu, karena ini kan merilis nama orang. Harus hati-hati, harus dasar data hukumnya harus kuat," ujar Wahyu.
Ia mengatakan, daftar caleg eks koruptor akan diumumkan dalam waktu dekat, sekitar akhir Januari atau awal Februari 2019.
"Ini prinsipnya tetap akan diumumkan, tidak ada perubahan," kata Wahyu.
Baca: KPU Bakal Umumkan Caleg Eks Koruptor, Ferry Liando: Harus Didukung
Pada November 2018, KPU melakukan pembahasan soal rencana mengumumkan nama caleg mantan narapidana korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hasil diskusi dengan KPK mengatakan, lembaga antirasuah itu mendukung KPU untuk mengumumkan kepada publik nama-nama calon wakil rakyat yang pernah menjadi napi korupsi.
Langkah ini dilakukan untuk melindungi hak pemilih agar bisa mendapatkan informasi yang jelas terkait para calon yang akan mereka pilih. (*)
