Pemimpin atau Penguasa?

Ketika pesan GNB menekankan pentingnya integritas, keteladanan, dan keberanian moral, mereka sedang menghidupkan kembali tradisi etika kebajikan (virtue ethics). Aristoteles menyebut bahwa kualitas polis (negara) sangat ditentukan oleh karakter moral para pemimpinnya. Negara yang baik tidak cukup ditopang oleh sistem, tetapi oleh manusia-manusia baik yang menjalankan sistem itu (Aristotle, 2002).

Sebaliknya, figur penguasa – sebagaimana disinggung Kardinal – cenderung menjadikan kekuasaan sebagai tujuan, bukan sarana. Dalam perspektif Kant, ini adalah pelanggaran mendasar terhadap prinsip moral: manusia direduksi menjadi alat, bukan dihormati sebagai tujuan (Kant, 1993).

Politik Identitas dan Erosi Etos Kebangsaan

Pesan tentang para pemuda 1928 yang menanggalkan identitas sempit terasa semakin relevan di tengah menguatnya politik identitas dewasa ini. Polarisasi sosial, eksploitasi sentimen agama dan etnis, serta penggunaan identitas sebagai alat mobilisasi politik telah menggerus solidaritas kebangsaan.

Benedict Anderson menyebut bangsa sebagai imagined community, komunitas yang dibayangkan dan dipelihara melalui narasi bersama (Anderson, 1983). Jika narasi yang beredar di ruang publik dipenuhi kecurigaan, kebencian, dan delegitimasi terhadap sesama warga, maka imajinasi kebangsaan itu akan rapuh.

Di titik inilah peran Gerakan Nurani Bangsa menjadi penting. Ia mengingatkan bahwa Indonesia bukan milik satu kelompok, melainkan proyek bersama. Kehadiran tokoh-tokoh lintas iman, termasuk empat tokoh Katolik dalam GNB, justru mempertegas bahwa suara kebangsaan tidak boleh terjebak dalam sekat-sekat sektarian.

Francisia Ery Seda, misalnya, dikenal konsisten menyuarakan keadilan sosial dan kejujuran publik tanpa membawa-bawa identitas sempit. Magnis-Suseno selama puluhan tahun menempatkan etika sebagai kritik terhadap kekuasaan. Suara-suara seperti ini langka, tetapi justru karena itu penting.

Keteladanan yang Semakin Langka

Salah satu krisis terbesar bangsa ini bukan krisis regulasi, melainkan krisis keteladanan. Publik semakin sering menyaksikan kontradiksi antara kata dan laku elite. Janji reformasi birokrasi diucapkan, tetapi praktik nepotisme tetap berlangsung. Komitmen antikorupsi digaungkan, tetapi pelanggaran etika dibiarkan. Seruan moral disampaikan, tetapi teladan absen.

Hannah Arendt menyebut fenomena ini sebagai banality of evil: kejahatan yang tidak selalu lahir dari niat jahat besar, tetapi dari kebiasaan kompromi moral yang terus-menerus. Dalam politik, banalitas ini muncul dalam bentuk normalisasi pelanggaran kecil yang lama-kelamaan membentuk budaya besar.

Pesan GNB, dalam konteks ini, berfungsi sebagai interupsi moral. Ia mengganggu kenyamanan pragmatisme. Ia mengingatkan bahwa jabatan publik bukan sekadar posisi administratif, tetapi tanggung jawab moral. Bahwa kekuasaan bukan hak istimewa, melainkan amanah.

Kepemimpinan sebagai Panggilan, Bukan Karier

Pesan “jadilah pemimpin, bukan penguasa” juga mengandung kritik halus terhadap kecenderungan memandang politik sebagai karier pribadi, bukan sebagai panggilan publik. Politik hari ini sering diperlakukan seperti profesi dengan kalkulasi untung-rugi, bukan sebagai ruang pengabdian.

Padahal, dalam tradisi etika klasik maupun spiritualitas lintas agama, kepemimpinan selalu dipahami sebagai panggilan. Dalam tradisi Kristen dikenal konsep servant leadership. Dalam Islam ada konsep amanah. Dalam kebijaksanaan lokal Nusantara dikenal pepatah “pemimpin itu digugu lan ditiru”– dipercaya dan diteladani.

Ketika politik kehilangan dimensi panggilan, yang tersisa hanyalah kompetisi kekuasaan. Jabatan menjadi tujuan, bukan sarana. Dari sinilah lahir politik transaksional, populisme dangkal, dan manipulasi opini publik.