Akhirnya Terungkap Peran Luhut Binsar Pandjaitan di Proyek Whoosh, Mahfud MD: Bukan Saya Membela

TRIBUNMANADO.CO.ID - Sorotan publik terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh senilai Rp 116 triliun pada masa pemerintahan Presiden Jokowi tak mereda.

Sejumlah figur penting, termasuk mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, kembali menjadi perhatian.

Luhut pernah dipercaya untuk mengatasi persoalan yang membelit proyek tersebut di awal pelaksanaannya.

Seberapa jauh peran Luhut, yang kini menjabat Ketua DEN di era Presiden Prabowo, dalam megaproyek ini? Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, membeberkan bahwa Luhut, sebagai Menko Marves kala itu, memegang kendali penting.

Ia ditunjuk sebagai Ketua Komite KCJB. Nama Luhut juga sempat disinggung dalam isu dugaan korupsi proyek Whoosh.

Kini, Mahfud dan Luhut kembali membahas seluk-beluk proyek Whoosh.

Dalam sebuah video di kanal YouTube-nya, Mahfud menyebut adanya dugaan markup anggaran dalam pengadaan proyek tersebut.

Sementara Luhut juga sempat menyinggung proyek ini dan meminta agar utang Whoosh melalui PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) direstrukturisasi.

Utang Whoosh itu belakangan ramai dibicarakan, apalagi setelah Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa menolak usulan agar utang tersebut dibayarkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Terkait dengan dugaan korupsi Whoosh ini, Mahfud mengaku tidak mengetahui secara detail informasi soal perencanaan kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut, ketika dirinya masih menjabat sebagai Menko Polhukam era Jokowi.

Sebab, dia diangkat menjadi Menko Polhukam pada 2019, sedangkan kontrak proyek Whoosh dimulai pada sekitar tahun 2015-2016 silam.

Namun, Mahfud mengungkapkan bahwa dirinya ragu akan keterlibatan eks Menkeu Marves tersebut, sebab sebelumnya Luhut tidak memegang proyek Whoosh tersebut karena bukan bidangnya.

Mahfud menjelaskan bahwa Luhut baru diberi tugas menangani kasus Whoosh pada tahun 2020.

"Saya diangkat menjadi Menko Polhukam itu tahun 2019 bulan Oktober. Kontrak ini (Whoosh) 2015-2016, jadi saya tidak tahu di dalam. Bahkan saya juga ragu ya, meskipun orang boleh-boleh saja berspekulasi, ragu kalau Pak Luhut itu terlibat di sini," katanya, dikutip dari YouTube Kompas TV, Selasa(28/10/2025).

"Karena Pak Luhut itu baru diberi tugas sesudah kasus ini bocor dan busuk. Tahun 2020 kan Pak Luhut baru diberi tugas menangani ini. Jadi tahun sebelumnya Pak Luhut ndak ikut di sini (menangani proyek Whoosh) karena bukan bidangnya."