Akhirnya Terungkap Peran Luhut Binsar Pandjaitan di Proyek Whoosh, Mahfud MD: Bukan Saya Membela

"Tetapi tahun 2020 Pak Pak Luhut disuruh menyelesaikan kasus ini, ya inilah perkembangannya. Bukan saya membela Pak Luhut. Saya kira Pak Luhut tidak ikut dari awal kasus ini dan tidak ada yang nyebut kalau di awal ikut. Dia baru tahun 2020 disuruh menyelesaikan," papar Mahfud.

Mahfud lantas menyatakan bahwa dia mengenal karakter Luhut seperti apa, ketika diberi tugas oleh Presiden pasti akan diselesaikan, tanpa banyak bertanya.

Hal tersebut, kata Mahfud, sesuai dengan cara kerja di militer yang merupakan karier Luhut sebelumnya.

"Saya tahu karakternya Pak Luhut itu kalau diberi tugas oleh Presiden, itu sama dengan militer pada umumnya. Kalau yang memerintah atasan harus diselesaikan, tidak banyak mempersoalkan, ya dia selesaikan gitu."

"Tapi kalau ada apa-apa, kalau di militer tuh yang bertanggung jawab yang atasnya yang memberi tugas itu. Nah, dalam hal ini, setahu saya Pak Luhut sikapnya selalu begitu, diminta oleh Presiden dia selesaikan. Karena itu kerjaan militer kayak gitu. Nah sama menurut saya ya soal kereta ini, menurut saya," jelas Mahfud.

"Tapi nanti silakan saja, apakah Pak Luhut terlibat dari awal atau tidak? Setahu saya dia 2020, pada periode kedua. Saya juga masuknya periode kedua, jadi tidak tahu-menahu kasus yang begini karena sudah jadi 2015- 2016, sudah selesai kontrak dengan segala dramanya itu, kita nggak gak tahu," ucapnya lagi.

Luhut Sebut Proyek Whoosh Sudah Busuk dari Awal

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengakui secara terbuka bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung sudah bermasalah sejak awal perencanaan.

Di era Presiden Jokowi, Luhut ikut mengurusi KCJB saat itu karena menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Ia mengaku ikut berunding dengan China terkait negosiasi proyek tersebut.

"Saya sudah bicara dengan China karena saya yang dari awal mengerjakan itu, karena saya terima sudah busuk itu barang. Kemudian kita coba perbaikin, kita audit, BPKP, kemudian kita berunding dengan China," beber Luhut dalam acara "1 Tahun Prabowo-Gibran" di Jakarta, dikutip pada Sabtu (18/10/2025).

Soal beratnya beban utang dan bunga yang harus ditanggung BUMN Indonesia yang terlibat di proyek KCJB, menurut Luhut, hal itu sudah masuk dalam negosiasi dengan pihak China dan saat ini tinggal menunggu keputusan presiden.

"Dan China mau untuk melakukan. Tapi kemarin pergantian pemerintah agak terlambat. Sehingga sekarang perlu nunggu Keppres (Keputusan Presiden) supaya timnya segera berunding, dan sementara China-nya sudah bersedia kok, enggak ada masalah," katanya.

Lebih lanjut Luhut menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto akan menerbitkan Keppres untuk menyelesaikan persoalan utang Kereta Cepat Jakarta Bandung kepada China. Penerbitan Keppres juga berkaitan dengan restrukturisasi utang KCIC.

"Ya itu kan harus restrukturisasinya. Sekarang sedang dikerjakan, dari kantor saya Seto (Anggota DEN Septian Hario Seto) yang paham betul mengenai itu. Dan tadi pagi saya tanya, kita tinggal tunggu Keppres saja," ujar Luhut.

"Mau Ada Keppres dari Presiden mengenai tim-nya dan saya sudah koordinasi dengan Pak Rosan karena dulu saya yang nanganin. Jadi supaya berlanjut saya sudah beritahu Pak Rosan," lanjutnya.