Daftar 5 Merek Beras Diduga Tak Sesuai Standar Mutu, Dirilis Satgas Pangan Polri

"Masih banyak ada permainan-permainan jahat dari beberapa pengusaha-pengusaha yang menipu rakyat," katanya.

Prabowo menyebut, praktik curang dengan menjual beras biasa sebagai beras premium demi meraup untung lebih besar merupakan tindakan yang tak bisa ditolerir. 

Dia menegaskan telah memerintahkan aparat penegak hukum, mulai dari Jaksa Agung hingga kepolisian, untuk menindak tegas pelaku tanpa pandang bulu.

“Beras biasa dibilang beras premium, harganya dinaikin seenaknya. Ini pelanggaran. Ini saya telah minta Jaksa Agung dan polisi mengusut dan menindak pengusaha-pengusaha tersebut tanpa pandang bulu,” kata Prabowo.

Menurut laporan yang diterima Prabowo, kerugian negara akibat permainan kotor tersebut mencapai angka fantastis, yakni Rp100 triliun setiap tahun. 

Ia bahkan menyebut praktik ini sebagai bentuk “subversi ekonomi” karena dampaknya yang langsung merugikan rakyat kecil.

“Saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah Rp100 triliun tiap tahun. Ini kejahatan ekonomi yang luar biasa. Menurut saya ini sudah termasuk subversi ekonomi, menikam rakyat,” katanya.

Lebih lanjut, Prabowo menyampaikan optimismenya terhadap ketahanan pangan Indonesia yang saat ini menunjukkan hasil signifikan.

Ia membeberkan cadangan beras pemerintah telah mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah, yakni 4,2 juta ton. 

Tak hanya beras, produksi jagung juga meningkat hingga 30 persen, sedangkan produksi beras naik 48 persen.

“Produksi pangan kita belum pernah dalam sejarah kita memiliki cadangan beras di gudang pemerintah lebih dari 4,2 juta ton beras. Jagung juga produksinya naik 30 persen, beras naik 48 persen, dan kita akan terus tegakkan,” ujarnya.

Ratusan Perusahaan Penggilingan Padi Akui Langgar Aturan

Presiden Prabowo sempat mengungkap adanya 212 perusahaan penggilingan padi yang terbukti melanggar dalam kasus beras oplosan.

Hal itu terungkap saat ia memberikan pidato di acara Harlah ke-27 PKB di JICC Senayan, Jakarta, Rabu (23/7/2025).

"Sudah 212 perusahaan penggiling padi yang kita buktikan melanggar. Ini mereka sendiri sudah mengakui karena dibawa ke laboratorium diperiksa," kata Prabowo.

Dia mengatakan para perusahaan tersebut harus mengembalikan  kerugian negara yang telah diakibatkan praktik curang tersebut.