4 Tersangka Dana Hibah GMIM Ditahan, Pengacara SK Singgung Pihak yang Tandatangani Perjanjian

TRIBUNMANADO.CO.ID - Proses hukum terkait dugaan korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kepada Sinode GMIM masih terus berjalan.

Hingga kini, empat dari lima tersangka resmi telah ditahan oleh Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Direktorat Reskrimsus Polda Sulut.

Fereydy Kaligis dan Jeffry Korengkeng menjadi dua tersangka pertama yang ditahan pada Kamis (10/4/2025).

Baca juga: Asiano Kawatu Ditahan, Keluarga: Pak AGK Nda Salah, Jangan Berharap pada Manusia Berharap pada Tuhan

Keduanya keluar dari ruang penyidik sekitar pukul 22.30 WITA dengan mengenakan rompi tahanan dan didampingi kuasa hukum.

Fereydy hanya menyampaikan bahwa dirinya dalam kondisi sehat, sementara Jeffry sempat menyapa awak media dengan singkat, “Tetap semangat.”

Empat hari kemudian, giliran Steve Kepel dan Asiano Gemmy Kawatu menyusul ke balik jeruji.

Steve Kepel tiba di Mapolda Sulut pada Senin (14/4/2025), menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, dan langsung ditahan.

Ia tampak mengenakan rompi oranye dan didampingi tim kuasa hukumnya.

Ketua tim kuasa hukum Steve, Vebry Tri Haryadi, menyatakan bahwa pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Namun, ia menegaskan bahwa pengadilanlah yang berwenang memutuskan bersalah atau tidaknya kliennya. “Tidak ada yang bersalah sebelum diputuskan pengadilan,” ujarnya.

Tak lama berselang, Asiano Gemmy Kawatu juga resmi ditahan. Saat keluar dari ruang penyidik, AGK mengenakan rompi tahanan dan disambut isak tangis puluhan anggota keluarga yang sudah menunggu di luar.

Mereka menyatakan keyakinan bahwa AGK tidak bersalah dan meminta agar seluruh kasus ini dibongkar hingga tuntas.

Empat tersangka yang telah ditahan yaitu:

• Fereydy Kaligis (Karo Kesra Pemprov Sulut)
• Jeffry Korengkeng (Mantan Kepala BKAD Sulut)
• Steve Kepel (Sekprov Sulut)
• Asiano Gemmy Kawatu (Mantan Asisten III Pemprov Sulut)

Sebelumnya, di tengah perkembangan kasus ini, tim kuasa hukum dari Steve Kepel, yang diketuai oleh Vebry Tri Haryadi, akhirnya angkat bicara.

Dalam keterangan resminya pada Minggu (13/4/2025), Vebry menyampaikan bahwa pihaknya tetap menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan mendukung upaya penegakan hukum yang transparan dan adil.

Vebry juga meminta Polda Sulawesi Utara untuk bersikap transparan dan objektif dalam menangani kasus ini, serta tidak melupakan aspek Hak Asasi Manusia.