Moralitas Kepresidenan

Penulis: A.B. Rusli (Dosen IAIN Manado)

TULISAN singkat ini bermaksud untuk memberi komentar kecil atas pandangan Abdullah Sidiq Notonegoro mengenai kewajiban etis Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih agar mau meneladani sikap kepemimpinan Nabi Muhammad di Jawa Pos (16/09/24).

Dalam keyakinan politik Muslim global, kelahiran Muhammad adalah simbol perlawanan sosial sekaligus politikus senior Arab yang selalu menempatkan tindakannya pada prinsip humanisasi, liberasi sekaligus transendensi (QS Ali Imran:`110).

Analisis komparatif yang dilakukan penulis tentu adalah hal yang benar secara historis dalam konteks Madinah namun mengalami masalah secara sosiologis dalam konteks Jawa, Indonesia. Pada titik ini, saya mengambil pandangan yang berlawanan bahwa upaya menjadikan Nabi Muhammad sebagai panutan politik hanyalah suatu ilusi dalam kehidupan demokrasi kita hari-hari ini.

Karena sepertinya kiblat politik Prabowo lebih mengarah ke Surakarta daripada Madinah. Paling tidak, ada tiga problematika yang membuat saya skeptis.

Pertama, hampir semua pidatonya di berbagai forum politik nasional, Prabowo jarang sekali atau mungkin tidak pernah menyebutkan secara eksplisit bahwa Muhammad adalah inspirasi kepemimpinan politiknya. Sebaliknya, ia justru terus menyebutkan jika Joko Widodo (Jokowi)-lah yang menempati posisi itu.

Sikap tersebut tidak lain karena adanya motif  pribadi Prabowo supaya ia mendapat dukungan kekuasaan tertinggi Jokowi walaupun dengan cara-cara yang kurang profesional bahkan dianggap inkonstitusional. Atas alasan persatuan dan keberlanjutan pembangunan, rasanya memang sulit memisahkan kedekatan psiko-politik antara kedua orang itu. Apakah Prabowo akan dikendalikan oleh Joko Widodo? Atau mungkinkah Prabowo sanggup memperbaiki ulang mutu demokrasi yang diperparah oleh perbuatan ‘Raja Jawa’?  

Tentu saja periode pemerintahan Presiden Jokowi (2014-2024) banyak dievaluasi secara kritis oleh masyarakat sipil. Ben Bland (2020) misalnya mempublikasikan  Man of Contradictions : Joko Widodo and the Struggle to Remake Indonesia atau T. Power & E. Waburton (2020) mempublikasikan Democracy in Indonesia : From Stagnation to Regression?

Melalui riset akademik yang kuat, mereka memberitahu kita jika Jokowi sebetulnya tidak pernah memperjuangkan demokrasi karena ia memimpin ketika Indonesia sudah demokratis. Jokowi membiarkan tokoh-tokoh dan lembaga-lembaga era Suharto mendapatkan kursi di meja perundingan.

Aspinall (2010) juga menyatakan bahwa ironi dari keberhasilan transisi demokrasi di Indonesia adalah bahwa transisi ini bertumpu pada dukungan dari para penguasa otoritarian dan membangun potensi anti-demokrasi ke dalam sistem yang baru. Kunci untuk memahami kontradiksi Jokowi terletak pada cara pandangannya yang berubah-ubah terhadap perintah konstitusi. Baginya kepentingan personal jauh lebih penting daripada kebenaran moral. Oleh sebab itu, karakter kepemimpinannya sangat bercorak teatrikal dan transaksional. Saya pikir, Prabowo Subianto tidak bisa lari dari fakta sosiologis ini.

Kedua, bagi beberapa kalangan, Prabowo Subianto dideskripsikan sebagai sosok pemimpin yang religius dan dekat dengan umat Islam. Gambaran seperti ini menimbulkan pertanyaan baru yaitu apakah Prabowo menggunakan politik untuk kepentingan umum Islam? Atau ia hanya menggunakan Islam untuk kepentingan khusus partai?  Pertanyaan ini hadir karena pada pilpres 2019 Prabowo Subianto dengan sangat jelas  mendekati kelompok-kelompok Islam garis keras (radikal) seperti HTI dan FPI (Fachrudin,2019).

Sedangkan saat pilpres 2024, ia mulai meninggalkan sekutu lamanya itu kemudian berpindah ke kubu moderat NU (Hasyim,2023). Jika benar Prabowo dikatakan berkarakter Islami dan akrab dengan seluruh golongan Muslim , apakah ia sanggup mendamaikan konflik polarisasi ideologi antara barisan Islam radikal versus barisan Islam moderat di Indonesia untuk periode kepresidenan 2024-2029 nanti? Hal ini masih menjadi teka-teki karena pemerintahan Joko Widodo sendiri gagal mewujudkannya. Padahal, Muhammad telah sukses melakukan transformasi konflik diantara kaum Muhajirin dan Anshar : dari polarisasi menuju integrasi. 

Ketiga, tantangan kepemimpinan Prabowo di Indonesia tentu tidak sama persis dengan situasi politik zaman Muhammad baik dari segi populasi maupun birokrasi. Pertama, populasi masyarakat Indonesia jauh lebih banyak dan kompleks. Pada 2024 jumlahnya ada 282.477.584 jiwa. Kelebihan bonus demografi serta laju pertumbuhannya yang tinggi berdampak langsung terhadap sulitnya mencari pekerjaan, mahalnya harga-harga bahan pangan, pendidikan, kesehatan serta kelangkaan sumber daya alam yang serius.

Kedua, birokrasi Indonesia mengalami banyak konflik kepentingan sehingga memperburuk kualitas pelayanan publik. Di Sulawesi Utara misalnya, mobilisasi dukungan birokrasi merupakan kunci kemenangan politik banyak kandidat apalagi mereka yang memiliki keluarga yang memegang jabatan senior di pemerintahan. Di tempat ini, para birokrat seringkali mendominasi perekonomian dan mewakili sumber pengaruh politik yang kuat diberbagai Kabupaten/Kota
Intimidasi terhadap pilihan politik Pegawai Negeri Sipil (PNS) daerah pun semakin menguat di Sulawesi Utara.

Padahal, ini melanggar hak demokrasi pribadi. Mereka dipaksa untuk memilih calon tertentu sesuai dengan perintah Gubernur, Bupati atau Walikota. Jika melawan, otomatis akan diamputasi atau dimutasi. Martabat birokrasi  Indonesia telah dirusak oleh sistem patronase dan klientelisme yang mendarah daging (Aspinall&Sukmajati, 2015). Indonesia pasca-Soeharto adalah rezim oligarkis (Robison &Hadiz,2004).