Mata Lokal Memilih
Fakta-fakta Mahfud MD Akan Mundur dari Menko Polhukam: Disarankan Ganjar hingga Beri Kode saat Debat
Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menyatakan bakal segera mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Polhukam.
"Kalau aturan bisa dibuat untuk pejabat publik sebaiknya mundur, maka lebih bagus dan fair," tandas Ganjar.
5. Dipuji TB Hasanuddin
Mengenai rencana Mahfud mundur sebagai Menko Polhukam itu, Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, mengapresiasi hal tersebut.
Menurutnya, sikap yang ditunjukkan oleh Mahfud itu merupakan bentuk keteladanan dan etika saat seseorang mengikuti kontestasi politik.
"Saya melihat ini merupakan sebuah keteladanan yang ditunjukkan oleh seorang Mahfud MD, dan patut dicontoh oleh aparatur negara lainnya."
"Bahkan termasuk presiden sekalipun untuk mundur dari jabatannya ketika terlibat langsung dalam kontestasi politik dan berkampanye," kata Hasanuddin kepada wartawan Rabu (24/1/2024).
Hasanudin berharap, sikap ini dapat diikuti kontestan pilpres lainnya, yang saat ini masih menjabat sebagai aparatur negara atau pembantu presiden.
Hla tersebut, menurut Hasanudin penting dilakukan, agar penyelenggaraan pemilihan umum berlangsung jujur dan adil.
"Tentu rawan terjadi konflik kepentingan jika seorang capres atau cawapres masih tetap menduduki jabatan publik seperti menteri, gubernur, dan bupati/wali kota," ujar dia.
6. Kata PDIP
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, memang para kader yang masuk dalam kabinet pemerintahan sebenarnya sudah menyiapkan diri untuk angkat koper apabila diharuskan.
Namun, ia tak merinci apakah hal tersebut juga berlaku terhadap Mahfud.
Hasto hanya mengungkapkan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah memberikan arahan kepada pemegang jabatan publik untuk menyelesaikan pekerjaannya.
"Meskipun ada yang pernah mengatakan kami sudah siap angkat koper, tapi buat Ibu (Megawati) stabilitas pemerintahan itu sangat penting."
"Karena ujung-ujungnya kan rakyat, pemilu itu kan udah biasa kita ikuti setiap lima tahun," kata Hasto di sela-sela acara ulang tahun Megawati di Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Selasa.
Disampaikan Hasto, Megawati berkata bahwa tanggung jawab kepada rakyat harus diutamakan.
"Ya kalau menteri-menteri dari PDI Perjuangan, kita harus melihat bahwa kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya."
MK Registrasi 11 Perkara Sengketa Pilkada dari Sulut, Baso Affandi: Hormati Proses Hukum |
![]() |
---|
Ajukan PHPU Pilkada Sulut ke MK, E2L-HJP Pilih Denny Indrayana Jadi Kuasa Hukum |
![]() |
---|
Menakar Ambang Batas Pertarungan Pilkada Sulut di Mahkamah Konstitusi, Catatan Pengamat Hukum |
![]() |
---|
KPU Tomohon Gelar Bimtek dan Simulasi Aplikasi Sirekap untuk PPK dan PPS Pilkada 2024 |
![]() |
---|
Bawaslu Mitra Sulawesi Utara Minta Media Awasi Tahapan Pilkada, Ini Alasannya |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.