Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Opini

Catatan Akhir Tahun: 'Matinya Demokrasi'

Begitu banyak fenomena yang terjadi di republik ini, yang menyerap energi anak bangsa untuk terlibat memberikan perspektif

|
Editor: David_Kusuma
Dok Tribun Manado
Adi Tucunan 

Oleh: Adi Tucunan
(Pengamat Sosial dan Kesehatan)

JUDUL tulisan ini hampir sama dengan judul buku yang ditulis oleh dua orang Profesor asal Harvard University yaitu Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt yaitu ‘How Democracies Die’, yang menggambarkan pergerakan demokrasi di seluruh dunia, dan kemudian menganalisis serta membandingkan bagaimana Amerika Serikat sebagai negara demokrasi terbesar di dunia perlahan-lahan mulai memudar demokrasinya, disebabkan praktek otoritarian oleh pemimpin negara yang dilegalkan dalam sentuhan yang terkesan lembut tapi sungguh mematikan, karena memaksa semua lembaga negara baik eksekutif, yudikatif dan legislatif mengikuti arah Sang Pemimpin.

Saya tidak ingin membahas isi buku ini, tapi lebih kepada memberikan review saya terkait kondisi bangsa Indonesia yang hari-hari ini tidak baik-baik saja, secara khusus terkait dengan masalah demokrasi yang mulai pudar bahkan mati perlahan.

Begitu banyak fenomena yang terjadi di republik ini, yang menyerap energi anak bangsa untuk terlibat memberikan perspektif mereka terkait dengan kericuhan yang disebabkan oleh pembungkaman hak-hak sipil masyarakat untuk bersuara melawan kediktatoran dan pelanggaran konstitusi secara terang benderang.

Awal terjadinya kehancuran demokrasi di suatu negara menurut Profesor Levitsky dan Ziblatt, adalah memberikan kesempatan kepada seseorang yang sebelumnya tidak diperhitungkan karena tidak memiliki suara kuat atau mayoritas tetapi menurut mereka bisa dikendalikan dari dalam dan diprediksi orang tersebut akan membawa angin segar perubahan ke arah yang lebih baik bagi suatu bangsa ke depan.

Mereka yang memberikan kesempatan itu berasumsi bahwa orang yang mereka pilih melalui sebuah proses demokrasi dan konstitusional adalah orang yang bisa mereka kendalikan dan harapkan untuk bisa berbuat banyak menciptakan demokrasi lebih kuat dan mapan.

Jadilah mereka dengan legalitas formalnya mampu mencapai puncak kekuasaan secara demokratis. Tapi, dalam perjalanannya kemudian mulai tampak ‘taring otoritarian’ dalam dirinya untuk berkuasa lebih lama, sehingga dia menggunakan semua sumberdaya yang dimilikinya untuk mencoba mengontrol kekuasaannya lebih lama lagi.

Dan yang paling mengesankan adalah mereka didukung oleh mayoritas masyarakat yang mendambakan kesejahteraan dari pemimpin seperti itu sehingga mereka mulai menjadikannya Idola, bahkan mengarah kepada upaya mengkultuskan pemimpin tersebut.

Kasus terbesar di negeri ini saat ini yaitu dibajaknya lembaga negara sekelas Mahkamah Konstitusi untuk meloloskan kandidat capres/cawapres, yang memang terbukti dalam prosesnya melanggar etika berat, tapi tetap diizinkan menjalani kontestasi tanpa rasa bersalah dan malu.

Ini sebuah aib dan noda bagi catatan demokrasi bangsa kita yang pasti akan tercatat dalam sejarah sebagai upaya mengkonfrontir nilai-nilai dan etika yang tinggi dengan paham dinasti politik atau nepotisme. Kita seperti kehilangan pedoman dan arah, jika lembaga negara digunakan untuk memanipulasi dan memuaskan dahaga untuk berkuasa dengan mempermainkan hukum karena konflik kepentingan yang terlalu kuat.

Walaupun ada begitu banyak elemen masyarakat sipil termasuk cendekiawan para ilmuwan, budayawan, pegiat sosial dan hak asasi serta semua yang tergerak menolong negeri ini, mengkritisi dengan keras, mencoba mengingatkan anak-anak bangsa untuk tidak mendestruksi demokrasi yang selama ini dibangun dengan perjuangan dan darah agar Indonesia bisa menjadi masyarakat yang lebih sejahtera dan makmur dengan instrumen demokrasi.

Tapi nampaknya penguasa negeri tidak bergeming dan seolah tutup mata terhadap pelanggaran yang terjadi. Kita nampaknya mencoba untuk diingatkan akan kondisi di era Orde Baru yang sungguh mencekam, hidup dalam sangkar yang memberangus suara-suara kritis terhadap pemerintah saat itu. Dan rasanya ini mulai dihidupkan kembali oleh kekuasaan.

Fenomena ini bukan sesuatu yang kasuistik, tetapi ternyata sudah mulai menginvasi ke sebagian besar elemen bangsa dengan tangan-tangan birokrasi yang digunakan untuk kepentingan tertentu penguasa, memberikan udara segar bagi mereka untuk menguasai kehidupan orang lain dengan cara yang tidak wajar.

Penggunaan alat negara untuk menekan kelompok tertentu agar tidak menang dalam demokrasi, adalah kekejian terhadap demokrasi itu sendiri. Penguasa cenderung tidak menyukai kritik terhadap kenikmatan mereka dalam mengambil keuntungan untuk berkuasa lebih lama.

Sepertinya kita mulai diingatkan terus oleh kata-kata Lord Acton bahwa ‘Power tend to corrupt, absolute power absolutely corrupt’ (kekuasaan itu cenderung korup, kekuasaan absolut korupsi secara absolut). Orang yang berkuasa cenderung awalnya adalah mereka yang dipilih oleh banyak orang dengan tangan terbuka dan menyenangi orang tersebut karena kebaikan hatinya, kecakapan dia dan sebagainya.

Halaman
123
Sumber: Tribun Manado
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved