Dari Ojol ke Wamenaker: Ironi Korupsi dan Krisis Etika Aktivisme Pragmatik

Oleh: 

Herkulaus Mety, S.Fils, M.Pd 

Alumnus Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pileneng (STFSP) dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado

OPERASI tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel kembali membuka luka lama bangsa ini: korupsi bukan hanya soal angka rupiah yang digerogoti dari kas negara, tetapi juga soal kehancuran moral, runtuhnya etika aktivisme, dan krisis kepemimpinan publik.

Noel, yang dulu dikenal sebagai tukang ojek online dan kemudian meniti jalan politik melalui Jokowi Mania, adalah potret manusia Indonesia modern yang “melesat cepat” dari bawah menuju kursi kekuasaan. Dari ojol menjadi relawan Jokowi, lalu mendadak diorbitkan sebagai Komisaris Utama PT Mega Eltra, bergeser menjadi relawan Prabowo Mania 08, gagal caleg dari Gerindra, namun tetap mendapat posisi empuk sebagai Wamenaker merangkap Komisaris Pupuk Indonesia.

Perjalanan ini seolah menggambarkan sebuah “kisah sukses” yang penuh paradoks. Aktivis jalanan yang semestinya berpihak pada wong cilik justru terjerembab pada kasus pemerasan terkait pengurusan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yang langsung menyentuh jantung kehidupan buruh dan pengusaha.

Tragisnya, ketika diperkenalkan sebagai tersangka, Noel menangis dan berharap Prabowo memberi amnesti kepadanya, seakan korupsi adalah kesalahan kecil yang bisa ditebus dengan belas kasih politik, bukan dengan proses hukum.

Aktivisme dan Krisis Autentisitas

Filsafat politik mengajarkan bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan sarana untuk memperkaya diri. Hannah Arendt (1958) dalam The Human Condition menekankan pentingnya “vita activa”—hidup yang dijalani dengan tanggung jawab dalam ruang publik. Aktivis yang sejati mestinya menjaga integritas, bukan menjadikan aktivisme sebagai “tangga” menuju rente kuasa.

Noel adalah representasi dari aktivisme pragmatik. Dari relawan menjadi pejabat, dari pejuang rakyat menjadi pelayan kekuasaan. Autentisitas yang semula melekat pada identitasnya sebagai relawan berubah menjadi kepalsuan ketika ia menukar idealisme dengan kepentingan pribadi.

Secara filosofis, korupsi bukan hanya kejahatan hukum, tetapi juga kejahatan terhadap eksistensi manusia. Dengan merampas hak buruh melalui pemerasan K3, Noel telah mereduksi nilai manusia menjadi angka rupiah.

Rasa Syukur yang Hilang

Etika publik menuntut pejabat negara untuk hidup dalam kesederhanaan, menghormati amanah, dan bersyukur atas jabatan yang diemban. Dalam pandangan Alasdair MacIntyre (1981) dalam After Virtue, masyarakat modern kehilangan “virtue” atau kebajikan ketika lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kebaikan bersama. 

Noel, yang dulunya berjuang dari posisi bawah, semestinya lebih peka terhadap penderitaan rakyat kecil. Namun justru sebaliknya: pragmatisme dan kerakusan mengalahkan rasa syukur. Etika sosial yang seharusnya dibangun dari empati berubah menjadi sikap sombong, bahkan menuntut belas kasihan politik ketika terjerat hukum. 

Ironi ini menunjukkan bahwa korupsi lahir dari mentalitas “tidak pernah cukup”. Apapun posisi dan jabatan, tanpa rasa syukur, seseorang akan tetap merasa miskin sehingga mencari jalan pintas untuk memperkaya diri.