Fiskal Sulawesi Utara Timpang, 82 Persen Pendapatan Bergantung dari Dana Transfer Pusat

TRIBUNMANADO.CO.ID - Ketergantuan pemerintah daerah terhadap asupan dana dari pusat masih sangat besar.

Kondisi itu juga terjadi di Sulawesi Utara.

Plh Kepada Kakanwil Kementerian Keuangan Sulawesi Utara, Agus Hermanto mengungkapkan, hingga triwulan III tahun 2023, dana transfer daerah masih dominan.

Di mana, untuk pendapatan transfer mencapai Rp 7,64 triliun. Jumlah itu setara 82 persen dari pendapatan APBD Sulawesi Utara.

"Ini menunjukkan dukungan dana pusat masih menjadi faktor dominan pada pendanaan pembangunan di Sulut," kata Agus dalam Kajian Fiskal Regional TW III di Rektorat Unima, Selasa (05/12/2023).

Sejalan dengan itu, Kemenkeu menyoroti realisasi DAK Fisik di daerah yang belum maksimal.

DAK Fisik yang tujuannya mendorong pembangunan infrastruktur dan penurunan stunting dan program strategis lainnya tak maksimal disebabkan beberapa faktor.

Dijelaskan, total pagu DAK Fisik di Sulut sebesar Rp 1.17 triliun atau sebesar 5,18 persen dari total anggaran belanja tahun ini.

Sementara, realisasi DAK Fisik baru 39 persen dari pagu.

"Realisasi Pagu DAK fisik relatif rendah dan ini perlu jadi perhatian," katanya.

Ekonomi Sulawesi Utara, Dr Vecky Masinambow mengungkapkan, di tengah pemulihan ekonomi, kata , pemerintah daerah perlu memperhatikan gejala perlambatan Pertumbuhan Ekonomi dan tingkat penerimaan negara.

"Semua pihak perlu memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan pedoman langkah akhir tahun," kata Akademisi Universitas Sama Ratulangi Manado ini.

Ia membeber, jika ditelisik lebih jauh, kemampuan fiskal pemerintah daerah di Sulawesi Utara tak lebih dari 10 persen.

Ia menyorot ketimpangan fiskal vertikal Sulawesi Utara. Pada APBN 2022, pagu belanja negara di Sulut mencapai Rp 21,28 triliun.

"Tetapi negara hanya menerima Rp 4,58 triliun," katanya.

Pemda perlu mendorong tingkat kemandirian dengan memacu PAD (Pendapatan Asli Daerah) lewat sumber-sumber pendapatan baru atau memaksimalkan yang selama ini sudah ada.

Ke depan, kata Masinambow, Pemda perlu melakukan belanja pegawai berbasis kinerja. "Proporsinya tak lebih dari 30 persen anggaran sesuai petunjuk pusat," katanya lagi

Terakhir, Masinambow mengingatkan soal efektifitas perencanaan dan belanja.

"Kita perlu hati-hati dengan rencana belanja. Jangan sampai terjadi Silpa besar. Kita sibuk mencari investasi tapi dana yang sudah ada tidak dimanfaatkan maksimal," ujar dia lagi.(ndo)

Baca juga: Kecelakaan Maut, Satu Orang Tewas, Jalan Ambles Bikin Truk Muatan Batu Jatuh Ke Jurang

Baca juga: Perbandingan Spesifikasi Vivo V29 5G dan Samsung Galaxy A34 5G, Harga Keduanya Beda Segini

Baca berita lainnya di: Google News.

Berita terbaru Tribun Manado: klik di sini.