Mata Lokal Memilih
Gibran Diterpa Isu Politik Dinasti, Denny JA Sebut Bagian dari Demokrasi, Berikut Sederet Contohnya
Presiden RI, Joko Widodo, pun tak luput dari perhatian. Ia dianggap berusaha membangun politik dinasti.
Mengapa dinasti politik dianggap wajar dalam negara demokrasi?
Dia menilai, hal ini karena prinsip demokrasi menegaskan persamaan hak di antara seluruh warga negara. Semua orang memiliki hak yang sama untuk menjadi pemimpin, tanpa memandang asal usul keluarga mereka.
Konstitusi sebagai hukum tertinggi juga tidak melarang anak-anak presiden, gubernur, atau walikota untuk menjadi pemimpin nasional jika orang tua mereka masih menjabat.
Hal ini berlaku di berbagai negara, termasuk Indonesia, Inggris, Amerika Serikat, dan banyak negara lainnya.
Jadi, jika konstitusi tidak mengatur larangan semacam itu, mengapa opini publik harus membatasinya?
Baca juga: Poster dan Kutipan Hari Pahlawan Nasional, Membawa Semangat Baru
Baca juga: Info Lowongan Kerja KAI Services, Simak Syarat Dibuka Untuk Tiga Posisi, Ini Linknya
“Yang paling penting, penentuan akhir dari dinasti politik terletak pada pemilihan umum. Rakyat adalah hakim tertinggi melalui kotak suara. Sebagai contoh, dalam keluarga Bung Karno, ketika Megawati memimpin PDIP, rakyat mendukung PDIP. Namun, ketika anak-anak Bung Karno mendirikan partai lain seperti Sukmawati dan Rahmawati, rakyat tidak memilih mereka. Begitu pula dalam kasus Tommy Soeharto yang mendirikan Partai Berkarya,” sambung Denny JA.
Jika Gibran Rakabuming Raka terpilih sebagai calon wakil presiden Prabowo, lanjut Denny, rakyatlah yang akan memutuskan nasibnya.
Apalagi, Gibran memiliki potensi besar untuk menarik dukungan dari generasi milenial yang merupakan hampir 50 persen dari pemilih potensial.
Selain itu, dia mungkin dapat mempengaruhi pemilih di Jawa Tengah dan orang-orang yang masih puas dengan kinerja Presiden Jokowi.

“Sebagai prinsip dasar dalam demokrasi, keputusan akhir ada di tangan rakyat melalui pemilihan umum. Dinasti politik adalah realitas politik yang dapat ditemukan di negara-negara demokrasi, dan nasib Gibran Rakabuming Raka akan ditentukan oleh suara rakyat dalam proses demokratis ini,” tutup Denny.(*)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Isu Dinasti Politik Gibran Dinilai Akan Basi Menurut Pendiri LSI Denny JA.
Baca berita lainnya di: Google News.
Berita terbaru Tribun Manado: klik di sini.
MK Registrasi 11 Perkara Sengketa Pilkada dari Sulut, Baso Affandi: Hormati Proses Hukum |
![]() |
---|
Ajukan PHPU Pilkada Sulut ke MK, E2L-HJP Pilih Denny Indrayana Jadi Kuasa Hukum |
![]() |
---|
Menakar Ambang Batas Pertarungan Pilkada Sulut di Mahkamah Konstitusi, Catatan Pengamat Hukum |
![]() |
---|
KPU Tomohon Gelar Bimtek dan Simulasi Aplikasi Sirekap untuk PPK dan PPS Pilkada 2024 |
![]() |
---|
Bawaslu Mitra Sulawesi Utara Minta Media Awasi Tahapan Pilkada, Ini Alasannya |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.