Gibran Diterpa Isu Politik Dinasti, Denny JA Sebut Bagian dari Demokrasi, Berikut Sederet Contohnya

TRIBUNMANADO.CO.ID - Saat ini Indonesia tengah diterpa isu politik dinasti.

Isu tersebut semakin kencang setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memperbolehkan seseorang berusia 40 tahun atau pernah menjadi kepala daerah ikut kontestasi pilpres.

Ditambah lagi, dukungan terhadap Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, menjadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) Prabowo Subianto kian menguat.

Presiden RI, Joko Widodo, pun tak luput dari perhatian.

Ia dianggap berusaha membangun politik dinasti.

Namun, isu tersebut diperkirakan tak bertahan lama.

Hal ini diungkapkan oleh Pendiri Lingkaran Survei Indonesia, Denny JA.

Hal itu disampaikan melalui video yang dibagikannya di di akun Denny JA_World. Video tersebut adalah bagian dari serial Ekspresi Data yang diunggah di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, serta Youtube Denny JA.

Di mana, ini adalah serial video yang durasinya hanya 3 menit dan berbasis data riset LSI Denny JA untuk aneka isu yang strategis, termasuk Pilpres 2024.

Isu tersebut berkembang seiring dengan berita-berita yang marak, seperti "Gibran Terbang ke Jakarta Jelang Penantuan Cawapres Prabowo" dan "Berkas Pendaftaran Gibran Sebagai Cawapres Prabowo Sudah Siap."

Baca juga: Spesifikasi dan Harga HP Oppo A38 Akhir Oktober 2023, Baru RIlis Awal September

Baca juga: Boy William Akui Masih Berhubungan Baik dengan Karen Vendella: Namanya Jodoh Nggak Ada yang Tahu

“Reaksi terhadap isu ini bervariasi. Sebagian melihatnya sebagai bagian dari pertarungan politik, dimana isu dinasti politik menjadi senjata untuk menyerang Gibran, Prabowo, atau bahkan Jokowi," kaya Denny JA seperti dikutip pada Minggu (22/10/2023).

"Namun, tak bisa dipungkiri bahwa dinasti politik adalah fenomena yang lazim dalam dunia demokrasi,” sambungnya.

Kata Denny JA, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara-negara demokrasi maju di Eropa dan Amerika Serikat, dinasti politik telah menjadi hal yang biasa. 

Bahkan dalam konteks Indonesia, contoh seperti Pinka Haprani yang maju sebagai caleg saat ibunya, Puan Maharani, masih menjabat sebagai ketua DPR RI menunjukkan bahwa fenomena ini diterima sebagai hal yang sah dan tidak melanggar hukum.

“Kita juga bisa mengamati dinasti politik dalam keluarga Bung Karno, yang telah berlangsung hingga empat generasi, mulai dari Bung Karno hingga Pinka Haprani. Contoh serupa dapat ditemukan dalam keluarga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan bahkan di luar negeri, seperti dalam keluarga Kennedy di Amerika Serikat, Bush di Amerika Serikat, atau Nehru di India,” ujarnya.

Mengapa dinasti politik dianggap wajar dalam negara demokrasi?

Dia menilai, hal ini karena prinsip demokrasi menegaskan persamaan hak di antara seluruh warga negara. Semua orang memiliki hak yang sama untuk menjadi pemimpin, tanpa memandang asal usul keluarga mereka. 

Konstitusi sebagai hukum tertinggi juga tidak melarang anak-anak presiden, gubernur, atau walikota untuk menjadi pemimpin nasional jika orang tua mereka masih menjabat.

Hal ini berlaku di berbagai negara, termasuk Indonesia, Inggris, Amerika Serikat, dan banyak negara lainnya. 

Jadi, jika konstitusi tidak mengatur larangan semacam itu, mengapa opini publik harus membatasinya?

Baca juga: Poster dan Kutipan Hari Pahlawan Nasional, Membawa Semangat Baru

Baca juga: Info Lowongan Kerja KAI Services, Simak Syarat Dibuka Untuk Tiga Posisi, Ini Linknya

“Yang paling penting, penentuan akhir dari dinasti politik terletak pada pemilihan umum. Rakyat adalah hakim tertinggi melalui kotak suara. Sebagai contoh, dalam keluarga Bung Karno, ketika Megawati memimpin PDIP, rakyat mendukung PDIP. Namun, ketika anak-anak Bung Karno mendirikan partai lain seperti Sukmawati dan Rahmawati, rakyat tidak memilih mereka. Begitu pula dalam kasus Tommy Soeharto yang mendirikan Partai Berkarya,” sambung Denny JA.

Jika Gibran Rakabuming Raka terpilih sebagai calon wakil presiden Prabowo, lanjut Denny, rakyatlah yang akan memutuskan nasibnya. 

Apalagi, Gibran memiliki potensi besar untuk menarik dukungan dari generasi milenial yang merupakan hampir 50 persen dari pemilih potensial. 

Selain itu, dia mungkin dapat mempengaruhi pemilih di Jawa Tengah dan orang-orang yang masih puas dengan kinerja Presiden Jokowi.

“Sebagai prinsip dasar dalam demokrasi, keputusan akhir ada di tangan rakyat melalui pemilihan umum. Dinasti politik adalah realitas politik yang dapat ditemukan di negara-negara demokrasi, dan nasib Gibran Rakabuming Raka akan ditentukan oleh suara rakyat dalam proses demokratis ini,” tutup Denny.(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Isu Dinasti Politik Gibran Dinilai Akan Basi Menurut Pendiri LSI Denny JA.

Baca berita lainnya di: Google News.

Berita terbaru Tribun Manado: klik di sini.