Pengaruh Sebutan Petugas Partai Terhadap Ganjar Pranowo Kader PDIP, Ini Kata Pengamat Politik

TRIBUNMANADO.CO.ID - PDI Perjuangan selalu menggunakan kata petugas partai untuk semua kadernya yang sementara menjalankan tugasnya.

Namun menurut pengamat politik, kata tersebut kurang relevan digunakan sekarang.

Sebab akan berpengaruh terhadap minat masyarat.

Baca juga: Jawaban PDI Perjuangan Soal Golkar dan PAN Dukung Prabowo Subianto

Karena banyak yang beranggapan, jika nanti terpilih bisa dikendalikan.

tapi sebenarnya contoh dari petugas partai adalah Presiden Jokowi.

Berikut penjelasan dari Pengamat Politik yang juga Pendiri Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menilai ada pernyataan-pernyataan yang jelas mengandung sikap negatif publik terhadap bakal calon presiden Ganjar Pranowo.

Satu di antaranya yakni kemunculan kata-kata atau istilah 'petugas partai'.

Baca juga: Pantas Gibran Rakabuming Raka Minta Maaf Sekjen PDI Perjuangan, Ternyata Suara Dukungan Pecah

"Pernyataan-pernyataan yang jelas mengandung sikap negatif publik terhadap Ganjar, terus diproduksi. Khususnya kata 'petugas partai'," kata Ray dalam ketetangannya, Senin (14/8/2023).

Ray mengatakan kata-kata yang diduga muncul dari PDI Perjuangan ini tidak strategis disebutkan jelang Pilpres 2024 mendatang.

Sebab, menurutnya, kata-kata ini mendegradasi simpati masyarakat atas capres dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo.

"Kata ini berulang disampaikan dan jelas tidak strategis disebutkan jelang Pilpres seperti saat ini. Dalam bahasa lain, PDIP mendegradasi sendiri simpati dan kesukaan masyarakat atas capres mereka," jelas Ray.

Baca juga: Puncak Peringatan Bulan Bung Karno, 120 Orang Pengurus PDI Perjuangan Sitaro Hadir di GBK Jakarta

Lebih lanjut, kata Ray, kata tersebut juga berimbas pada pandangan orang pada Ganjar sebagai capres di 2024.

Dimana sosok Gubernur Jawa Tengah itu dinilai justru jauh untuk bisa diasosiasikan sebagai milik rakyat.

Menurutnya, pemilih tetap membutuhkan capres yang independen dari dominasi partai.

"Berganti dengan Ganjar milik PDIP dan hanya PDIP yang berhak mengaturnya," kata Ray.