Oposisi Bukan Haters

Kita jangan bermimpi untuk mendapatkan demokrasi yang sukses tanpa oposisi.

Oposisi bekerja sebagai pengawas kepentingan publik dalam demokrasi dan membuat partai yang berkuasa tetap waspada lewat kritikan-kritikannya dalam kebijakan pemerintah yang menurut mereka tidak sesuai dengan kepentingan publik.

Demokrasi tanpa oposisi akan menyebabkan pemerintahan bisa melampaui batas yuridiksi.

Oposisi diperlukan untuk menuju pemerintahan yang sehat sehingga adalah satu keharusan dan tanggung jawab partai yang berkuasa untuk menghormati oposisi dalam pertumbuhan dan perkembangan demokrasi.

Partai Oposisi dan Pro Pemerintah tidak bisa dipisahkan antara satu dengan lainnya.

Ket. Gambar: Tahun 2012, bersama Perkumpulan Wanita Multikultur saat diundang ke Kantor DPRD provinsi
Baden-Württemberg di Stuttgart untuk mempelajari sistem demokrasi di Jerman.“ Schuldenuhr” berarti Mesin
Penghitung Hutang, bisa dipantau setiap hari, angka-angka itu berganti secara otomatis. Negara Jerman juga
punya hutang.

Dalam demokrasi yang sukses di dunia, oposisi dihargai dan dihormati. Saran dan kritik mereka diperhitungkan.

Di Jerman sendiri ada yang namanya “Partei DIE LINKE” atau Partai Kiri dalam bahasa Indonesia secara harfiah. Partai ini adalah partai yang berjuang untuk kontrol sosial atas semua bentuk kekuatan ekonomi.

Partai oposisi berperan utama dalam mempertanyakan dan meminta pertanggungjawaban pemerintah kepada publik.

Mengkritik kebijakan, rencana, rancangan undang-undang yang bertentangan dengan kepentingan rakyat. Tetapi meskipun demikian besarnya fungsi oposisi ini , harus dilakukan dengan bertanggung jawab, bertindak konstruktif, jangan hanya berdebat atau berargumen tetapi juga memberikan jalan keluar yang logis dan akan elok jika kritikan itu disertai data-data yang valid.

Perdebatan-perdebatan mereka dengan koalisi pro pemerintah selanjutnya dibawa ke parlemen untuk dikaji lebih lanjut supaya kepentingan masyarakatlah yang akhirnya menjadi tujuan.

Yang harus kita pahami bahwa dalam bermasyarakat dan bernegara apapun partai politiknya, kita harus berdiri untuk kepentingan masyarakat bukan untuk kepentingan partai dan golongan saja tapi masuk sampai ke ranah terdalam masalah kemanusiaan yang berlandaskan falsafah bangsa kita Pancasila dan UUD 1945.

Tahun depan, kita akan memasuki Pemilu yang ke-13. Berangkat dari yang sudah-sudah, ada hal penting yang harus benar-benar dipelajari dengan baik. Sebut saja dari dua artikel:

“Pasca saling Bacok antar simpatisan Partai, Polda turunkan Brimob” (Kompasiana.com, 21 Mar. 2014).

“Beda Pendapat di Sosmed, Berakhir di Laras Senjata”, ini mengenai saling kecam tentang pilihan politik di sosial media, seorang sampang Madura, tewas ditembak temannya sendiri (VOA Indonesia, 30 Nop. 2018).

Mari kita belajar dari hal-hal seperti di atas ini supaya jangan terulang lagi.

Meskipun setiap hari kita akan melihat suguhan debat panas yang menaikkan rating televisi atau kanal-kanal politik Youtube, seperti duel maestro politik “Rocky Gerung vs Adian Napitupulu”.

Kita tidak perlu terpancing emosi dengan apa yang mereka perdebatkan karena mereka berdua hanya melakukan tugas mereka untuk memberi informasi lewat perang wacana dan adu argumen.

Sepertinya dengan semakin panas, dialog akan semakin hidup. Mereka ingin menunjukan mana yang lebih baik, yang koalisi pro pemerintah ataukah yang oposisi.

Yang kita lakukan adalah cermat menilai, tepat menganalisa, dan melihat dengan matahati kemudian kita tentukan kemana pilihan kita akan berlabuh.

Pilihlah pemimpin dan partai politik sesuai hati nurani kita masing-masing. Berbeda itu tidak salah.

Jika yang pro pemerintah adalah “Lovers” maka oposisi bukanlah “Haters”. Mereka berdua bak dua sisi mata uang yang saling melengkapi.

Salam demokrasi, salam Bhinneka Tunggal Ika. (*)