Sulawesi Utara
Berikut Strategi Pemkab Minahasa Sulawesi Utara Hadapi Inflasi, TPID Sudah Terbentuk
Pembentukan TPID berdasarkan SK Bupati Minahasa Nomor 36 tahun 2022, dalam rangka mengantisipasi terjadinya inflasi secara global.
Penulis: Alpen Martinus | Editor: Alpen Martinus
TRIBUNMANADO.CO.ID - Langkah cepat diambil oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa untuk melakukan antisipasi terjadinya inflasi.
Mereka membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Ada beberapa hal yang direncanakan Pemkab Minahasa melalui pembentukan TPID tersebut.
Baca juga: Tekan Inflasi Daerah, Ini Sejumlah Langkah yang Dilakukan TPID dan Satgas Pangan Pemkab Minahasa
Mereka akan melibatkan banyak pihak untuk bekerjasama dengan TPID agar inflasi bisa dikendalikan.
Pencegahan inflasi harus dilakukan, apalagi jelang Ramadhan.
TPID juga diharapkan dapat bergerak cepat setelah dibentuk.
Sebab biasanya menjelang hari besar keagamaan, harga bahan pokok bisa melonjak naik.
Baca juga: Langkah Pemkab Sitaro Dalam Pengendalian Inflasi Daerah Melalui High Level Meeting TPID dan TP2DD
Pembentukan TPID berdasarkan SK Bupati Minahasa Nomor 36 tahun 2022, dalam rangka mengantisipasi terjadinya inflasi secara global.
Pemkab Minahasa juga membentuk Satuan Tugas (Satgas) Ketahanan Pangan, berdasarkan SK Bupati Nomor 493 tahun 2022.
Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Minahasa, Lynda Watania yang juga selaku Ketua TPID Minahasa.
Ia mengatakan, selain pembentukan TPID dan Satgas Ketahanan Pangan, Pemkab Minahasa juga telah melakukan langkah-langkah penanganan inflasi pada tahun 2023.
Baca juga: Jaga Inflasi Jelang Hari Raya, TPID Sulawesi Utara Jalin Kerja Sama dengan Jatim
"Di antaranya, pelaksanaan rapat koordinasi bulanan TPID. Pemantauan dan monitoring harga di pasar tradisional, ritel modern, serta sentra produksi pertanian," jelas Lynda Watania, Selasa (14/3/2023).
Pemkab Minahasa juga melaksanakan high level meeting bersama Kantor Perwakilan BI Sulut, PT Pertamina, Perum Bulog Divre Sulutgo, BPS, dan diikuti TPID Minahasa.
Mereka juga mengikuti rakornas hybrid secara rutin yang dilaksanakan oleh Kemendagri.
"Pelaksanaan operasi pasar murah pada bulan Maret 2023, dalam rangka mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Bulan April, operasi pasar dalam rangka Hari Raya Idul Fitri," papar Lynda Watania.
Mulai dari HUT ke-62 Sulut, Inilah Misi Besar Nyong Noni 2025 Usai Terpilih |
![]() |
---|
Breaking News: Putra Ketua DPW Perindo Sulawesi Utara Meyvo Rumengan Meninggal |
![]() |
---|
Sensus Ekonomi 2026: BPS Data Semua Unit dan Pelaku Usaha, Butuh 180 Ribu Petugas |
![]() |
---|
Akademisi Unima Meike Imbar: Masyarakat Sulut Sulit Memilah Sampah, Pemerintah Harus Fasilitasi |
![]() |
---|
3 Berita Populer: Masyarakat Sulut Diimbau Waspada pada 18-19 September 2025, Gunung Lokon Siaga |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.