Jaga Inflasi Jelang Hari Raya, TPID Sulawesi Utara Jalin Kerja Sama dengan Jatim

TRIBUNMANADO.CO.ID - Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sulawesi Utara yang diinisiasi Bank Indonesia dan Pemprov Sulut melakukan upaya mitigasi terkait inflasi menjelang Hari Raya Besar Keagamaan Nasional (HKBN) 2023.

Menjelang Idul Fitri 1444 Hijriah, TPID Sulawesi Utara melakukan penguatan Kerja sama Antar Daerah (KAD) untuk menjamin ketersediaan pasokan bahan pangan.

Usaha tersebut diwujudkan dalam bentuk penandatanganan pemesanan pembelian (purchase order) dari perwakilan Sulawesi Utara kepada Jawa Timur khususnya untuk komoditas beras.

Selain itu, juga dilakukan penjajakan kerja sama untuk pemenuhan pasokan daging ayam dan bawang merah.

"Selain itu, kita melakukan perancangan kerja sama di bidang pertanian dalam rangka pemanfaatan nutrisi tanaman pengganti pupuk kimia dengan Perumda Tunas Malang," kata Kepala Perwakilan BI Sulawesi Utara, Andry Prasmuko, Jumat (17/02/2023).

Penguatan KAD dan kerja sama program merupakan acara utama dalam penyelenggaraan kunjungan kerja dan capacity building Tim TPID Se-Sulawesi Utara di Malang pada Kamis-Jumat, 16-17 Februari 2023.

Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Steven Kandouw membuka kegiatan itu.

Ia menyampaikan pesan untuk TPID se-Sulawesi Utara dapat mengambil langkah-langkah preventif sebelum gejolak harga terjadi di masing-masing daerah.

Caranya dengan melakukan kolaborasi antar provinsi maupun antar daerah yang mendukung ketersediaan pasokan dan penciptaan nilai tambah.

Andry Prasmuko juga menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi antar dinas instansi terkait dalam pelaksanaan seluruh program pengendalian inflasi yang berpedoman pada prinsip 4K.

Prinsip itu, yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi serta komunikasi yang efektif.

Secara umum pada tahun 2023, BI memprediksi inflasi Sulawesi Utara akan kembali pada rentang sasaran 3±1 persen (yoy).

Meski masih terdapat potensi kenaikan inflasi dari dampak kenaikan harga global, peningkatan daya beli masyarakat yang didukung dengan kenaikan UMP, kenaikan tarif cukai rokok, dan peningkatan HPP beras.

Oleh sebab itu, perluasan dan intensifikasi implementasi GNPIP Sulut juga akan terus dilakukan melalui KAD, program Marijo Bakobong, dan perluasan pasar digital.

"Itu dilakukan guna memberikan dampak yang lebih luas pada pengedalkan inflasi Sulut dan menjaga daya beli masyarakat di tengah pemulihan ekonomi yang masih berlanjut," kata Andry.(ndo)

Baca berita lainnya di: Google News.

Berita terbaru Tribun Manado: klik di sini.

Baca juga: KPK Bekali Jajaran Pemkot Tomohon Sulawesi Utara Terkait Pengendalian Gratifikasi

Baca juga: Pemkot Manado Sulawesi Utara Ungkap Alasan TKB Dipasangkan Ornamen Keagamaan