Eskalasi Intoleransi Terhadap Ahmadiyah dan Kegusaran Presiden

Solusi, pastinya bukan membuat Ahmadiyah terus menjadi tersangka, padahal nyatanya warga Ahmadiyah adalah korban.

Dari segi struktural, Presiden Jokowi memilki kekuasaan untuk mencabut kebijakan diskriminatif, sehingga pada aras nasional tidak ada aturan yang membelenggu kelompok minoritas.

Kemudian, membutuhkan komitmen bersama dari cicle yang bisa menjamon kebebasan beragama, yakni: pemerintah pusat, daerah dan masyarakat sipil.

Ketika pemerintah pusat menganjurkan untuk menjamin hak beragama setiap penduduk, pemerintah daerah harus senafas.

Bahkan turut serta untuk berpartisipasi dalam kegiatan relasi antar agama.
Bukan justru mengambil langkah yang kontradiktif.

Seringkali pemerintah daerah justru melanggarnya. Ini menunjukan semacam ada garis demarkasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Atau ada yang absen secara struktural penyelenggaraan pemerintahannya.
Saat kran demokrasi dibuka, Ahmadiyah terus saja menjadi korban intimidasi dari aktor negara maupun masyarakat sipil.

Presiden harus menghentikan kebijakan-kebijakan yang diskriminatif, memastikan agar tidak ada lagi pembubaran paksa dalam beribadah, menjamin tidak ada penyegelan masjid dan melindungi warga Amadiyah dari penyerangan.

Warga Ahmadiyah adalah warga negara yang sangat mencintai negara ini dan turut juga berpartisipasi merawat kebhinekaan dan mempromsikan toleransi di Indonesia.

Kepustakaan

Setara Institute, “Pemerintah Harus Proaktif Melindungi Hak Konstitusional Jemaat Ahmadiyah Atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan’’

Setara Institut, 04 Februari 2022 https://setara-institute.org/pemerintah-harus-proaktif-melindungi-hak-konstitusional-jemaat-ahmadiyah-atas-kebebasan-beragamaberkeyakinan/ diakses pada 05 Februari 2022.

Setara Institute “Rilis Siaran Pers Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB) 2022” Selasa 31 Januari 2022. (*)