FGD Justitia Societas: Sentil Presiden Tiga Periode, Lingkungan, Kekerasan Seksual hingga Pers

Karena itulah pers disebut pilar kelima yang ikut serta dalam pembangunan dan mencerdaskan masyarakat serta bangsa ini.

Hanya media di era disrupsi saat ini kata Aswin Lumintang, penasehat PWI Sulut, dibutuhkan kemampuan untuk bertahan dan survive. Terutama media cetak yang mulai tergerus dengan media online.

Karena itu, pemilik media melakukan apa yang disebut Konvergensi Media. Yaitu mengembangkan industri media dalam bentuk Multimedia. Misalnya satu kelompok media memiliki media cetak, media online dan ikut aktif dalam media sosial seperti youtube, facebook, instagram, twitter dan lainnya.

Sedangkan Amanda Komaling dari IJTI Sulut mengatakan, masyarakat yang semakin kritis membutuhkan insan pers yang berkualitas, menjunjung tinggi etika jurnalistik.

Hal lainnya yang ikut disentil oleh Vivi George, aktivis Perempuan Sulut yakni masih tingginya kasus-kasus berupa kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bahkan ada beberapa kasus yang melibatkan oknum keluarga terdekat korban dan tokoh masyarakat.

Kondisi ini membutuhkan perhatian dari berbagai stakeholder masyarakat. Mulai dari pemerintah, tokoh agama dan tokoh masyarakat, terutama yang memiliki influence yang kuat. Sehingga bisa mensosialisasikan ke komunitas masing-masing.

Pada kesempatan itu, Reidy Sumual, Ketua KPID Sulut ikut menyentil terkait perubahan pertelevisian dari Televisi Analog ke Digital tentunya perlu penyesuaian yang tidak mudah.

Selain akan mempengaruhi kenyamanan masyarakat dalam skala besar untuk menikmati siaran, juga punya konsekuensi timbulnya kerugian yang tidak kecil dari investasi yang sudah dilakukan oleh perusahaan penyiaran sebelumnya. Hal ini tentunya akan berdampak pada konstruksi ekonomi bangsa.

Ikut juga dibahas keberadaan dunia internasional di mana saat ini Perang Rusia dan Ukraina yang sudah berlangsung lama telah mempengaruhi ekonomi dunia termasuk di Indonesia.

Terkait perang ini Dr Natalia Lengkong, Dosen Fakultas Hukum Unsrat memulai dengan ungkapan ‘Jika kita mau damai maka harus bersiap perang’ (Civis Pacis Parabellum).

Baginya, Indonesia bukanlah negara yang anti dengan perang. UUD 45 dasar Pasal 11 menegaskan, bahwa Presiden atas persetujuan DPR menyatakan perang dengan negara lain.

Menyikapi perang Russia Vs Ukraina saat ini Indonesia sudah tidak netral lagi. Karena itu atas sikap politiknya Indonesia harus siap dengan konsekuensi yang akan datang kedepan.

Sofyan Yosadi SH, Pengacara yang menjadi penanggap saat itu mengatakan, dia sejak awal telah berkomitmen membantu para korban kekerasan seksual yang terdiri dari perempuan dan anak. ‘’Itu saya lakukan tanpa bayar dalam membela korban kekerasan seksual mulai dari kepolisian hingga pengadilan, ‘’ ujarnya.

Dia juga menyentil membantu seorang jurnalis yang mendapat persoalan terkait pemberitaan.
Sofyan juga mengajak Komunitas Justitia Societas untuk menumbuhkan budaya menulis agar memiliki warisan pemikiran yang terdokumentasi dan terpublikasi.

Penanggap lainnya Edwin Moniaga SH MH, akademisi dan Ketua FKDM Manado menyatakan bahwa yang dimaksud dengan periodisasi dalam hukum ketatanegaraan kita sesungguhnya tidak perlu pembatasan, sebab periodisasi itu sendiri adalah sebuah pembatasan dan melewati proses pemilihan ulang.