FGD Justitia Societas: Sentil Presiden Tiga Periode, Lingkungan, Kekerasan Seksual hingga Pers

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO – Mengawali tahun 2023, Komunitas WAG Justitia Societas (JS) menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema; ‘’Tahun 2023 Penuh Optimisme’’ di Camp James Resto, Desa Gagaran, Remboken, Kabupaten Minahasa.

Anggota Justitia Societas yang sudah berdiri sejak tahun 2010 ini, terdiri dari akademisi, jurnalis dan kalangan profesional lainnya.

Temu kangen atau baku dapa para personel JS ini dipandu Steven Obadja Voges SH MH, Akademisi Unsrat sekaligus Admin Group WAG JS didampingi James Karinda SH MH, Advokat sekaligus pemilik tempat diskusi, dengan membahas beberapa hal mulai dari isu politik yakni Presiden tiga periode, lingkungan, kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, keberadaan pers di era disrupsi, penggunaan Company Social Responbilty dan lainnya.

Pada kesempatan itu Toar Palilingan SH MH, Ahli Tata Negara Unsrat mengatakan bahwa dalam berdemokrasi, sistem ketatanegaraan suatu negara selalu akan menuai ujian. Indonesia pasca amandemen UUD 1945, telah membuka peluang re-amandemen.

Hanya saja untuk melakukan re-amandemen UUD tentunya harus berdasar pada suatu urgensitas kondisi kemasyarakatan tertentu yang memang tidak dapat menghindari dilakukannya amandemen.

Sementara dengan dilakukannya re-amandemen, akan menimbulkan inkonsistensi ketatanegaraan yang tentunya berdampak pada stabilitas politik.
Karena itu maka dalam kondisi kekinian, pemerintah dituntut kehati-hatian melahirkan kebijakan.

Hal lain lembaga survey dalam penyusunan sebuah kebijakan publik menjadi penting kata Andre Mongdong, Indonesian Observer, yang mengingat sebuah kebijakan publik pasti bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak.

Karena itu baik pemerintah maupun wakil rakyat perlu melakukan kajian yang dalam untuk membuat sebuah kebijakan. Metode yang selama ini digunakan perlu diperkuat dengan polling atau survey.

Termasuk bagi dunia usaha untuk turut melakukan kajian dengan survey terkait penerapan CSR (Company Social Responbilty).

Hery Rumondor, kalangan profesional mengatakan, menghadapi ancaman ekonomi gelap atau resesi ekonomi, dunia usaha sebagai salah satu pilar kenegaraan tidak sekadar memiliki tanggungjawab sosial semata, namun bagaimana tanggungjawab tersebut berkesinambungan, sekalipun menghadapi potensi resesi ekonomi.

Kondisi suatu negara tidak terlepas dari kajian geopolitik dan geostrategi, untuk itu selain antisipasi ancaman resesi ekonomi nasional sebuah negara perlu mengkaji kondisi global agar dapat melahirkan kebijakan yang populis dan tepat sasaran.

Hal lainnya memasuki tahun 2023 terkait isu lingkungan hidup yang merupakan isu sentral global. Sebagai respon terhadap ancaman krisis pangan dunia, maka sudah hal ini tidak dapat dipandang sebelah mata.

Khusus di Indonesia yang menghadapi tahun politik menjadi kesempatan bagi berbagai elemen masyarakat termasuk politisi untuk mengkampanyekan lingkungan yang bersih, sehat dan bebas dari pencemaran.

Hal ini kata Dr Ferol Warouw, Akademisi Unima, bisa menjadi isu seksi bagi partai politik maupun person yang terlibat di Pemilu maupun Pilpres 2024.

Sementara itu, keberadaan media saat ini dibutuhkan untuk menginformasikan dan mengedukasikan berbagai hal ke public. Termasuk dalam mendukung pembangunan bangsa.