Begini Kerja Wakil Rakyat yang Merakyat Menurut Anggota DPRD Sulut Melky Pangemanan

Lalu SKPD-nya pasti tidak aneh-aneh. Bebannya mereka bukan ke saya tetapi ke publik karena mereka digaji dan disumpah sama dengan saya yang bekerja untuk kepentingan masyarakat.

Makanya saya rasa selama ini tidak ada persoalan. Namun ada juga beberapa perangkat daerah yang kerjanya tidak maksimal, tapi paling tidak mereka mencoba mengikuti cara kerja ODSK sehingga semakin cepat.

Maka saya selalu ingatkan juga keberhasilan ODSK juga dipengaruhi oleh kinerja DPRD karena kami merupakan bagian dari tanggung jawab mengurus daerah provinsi.

TM: Bagaimana Anda menghadapi kebutuhan masyarakat yang banyak?

MP: Ada dua cara, yaitu bisa kami usulkan masuk ke APBD dan kami ingatkan ke yang mengajukan proposal bahwa ada skala prioritas, ada mekanismenya.

Kalau misal ada ketentuan penerimaan tiga tahun sekali, ya tidak bisa setiap tahun menerima bantuan.

Kalau bersifat personal dan meminta bantuan ke saya, tentu akan saya bantu semampunya tapi jangan melebihi pendapatan yang dimiliki.

Saya juga ada pendekatan khusus karena dulu saya aktivis, tetapi saya juga tahu bagaimana memberikan penghargaan yang tepat bagi organisasi yang datang.

Yang kedua bagaimana kami me-manage mereka keuangan dan mengedukasi para organisasi yang datang.

Kalau ada perjalanan dinas menurut Perpres Nomor 33 itu anggarannya emang ditekan karena kondisi pandemi Covid-19 juga.

Sebenarnya publik tidak bermasalah jika anggota DPRD keluar kota tetapi sekarang yang dipermasalahkan adalah oleh-olehnya apa ke daerah?

Jadi konsultasi kami seharusnya membawa hasil, studi komparasi ada keunggulan di Sulut dan berbagi ke daerah lain.

Jika ada di daerah lain suatu contoh yang bagus ya kami bawa pulang dan direplikasi di daerah kita.

Tapi kalau ada hal yang lebih penting di daerah ya saya akan lebih mengutamakan kepentingan daerah daripada perjalanan dinas. Yang penting transparansi.

TM: Bagaimana Anda menyiapkan partai di Pilpres dan Pileg tahun 2024?

MP: Kami 2019 kehabisan energi dalam verifikasi administrasi partai politik di Kemenkumham dan KPU.

Energi kami untuk bertarung di 2019 banyak tersedot di pengurusan administrasi tapi masuk 2024, belum lagi secara survey PSI merupakan partai baru, orang juga belum terlalu kenal.

Tapi menuju 2024 menurut semua lembaga survey kredibel PSI sudah mulai banyak dikenal masyarakat.

Elektabilitas juga berangsung naik dengan kerja-kerja politik di setiap daerah. Kemarin 2019 Dapil luar negeri kami menang.

Bagi saya mereka memiliki referensi berbasis pada suatu pendekatan yang lebih rasional sehingga mereka menentukan suatu pilihan politik.

Karena pemilih PSI cenderung masyarakat yang terdeukasi dengan konten dan visi/misi yang sudah disampaikan, serta rata-rata anak muda.

Dengan itu menjelang 2024 kami sedang membangun infrastruktur, membangun kepengurusan dan recruitment anggota yang nanti akan menjadi calon anggota legislatif.

Di Sulut, di DPRD Sulut ada saya dan satu di DPRD Kota Manado. Bagi saya pencapaian ini luar biasa.

Tapi ada juga PR menjelang 2024 yang tantangannya juga berbeda. Kami tidak lagi bermain pada ranah administrastif, tapi sekarang bagaimana kami berkompetisi dengan partai politik lain.

Jika ad ayang mengapresiasi kami tentu ada juga kompetitor yang berpikir kerja-kerja politik kami belum maksimal.

Di Sulut kami sedang menyiapkan infrastruktur, dan bersyukur sejauh ini pendaftaran anggota dan calon anggota legislatif kami sudah mulai direspon oleh publik ketimbang 2019.

Ada beberapa tokoh politik yang tertarik bergabung dengan kami dan sudah mengurus secara administrasi.

TM: Recruitment apakah mirip dengan yang dulu ada tim khusus?

MP: Sama, kami bahkan lebih selektif. Bahkan satu-satunya parpol yang tidak mengakomodasi mantan napi korupsi hanya PSI.

Tidak ada Caleg kami yang mantan napi korupsi. Yang kedua PSI merupakan satu-satunya kuota perempuan paling tinggi.

Tidak hanya memenuhi kebijakan 30 persen, kami sampai 50 persen di PSI.

Mengakomodasi perempuan tentunya, anak muda apalagi. 70 persen itu di bawah usia 40 tahun.

Tim panel memiliki kewenangan penuh Caleg yang direkrut oleh partai itu lolos atau tidak. Dan hingga saat ini, kami anggota legislatif di seluruh Indonesia tidak dipungut satu peser-pun iuran untuk PSI, sehingga ini menjadi salah satu daya tarik kami.(*)

Baca juga: Gempa Bumi Terkini Senin (4/10/2021), Berikut Info BMKG Titik Lokasi dan Magnitudonya

Baca juga: Gubernur Sulut Olly Dondokambey Ajak Keroyokan Tangani Kemiskinan

Baca juga: Presiden Jokowi Masih Rahasiakan Nama Calon Panglima TNI, Fadjroel : Belum Ada Surat Presiden