Begini Kerja Wakil Rakyat yang Merakyat Menurut Anggota DPRD Sulut Melky Pangemanan

Tapi kalau aspirasi yang misalnya butuh perencanaan dan jangka panjang, maka akan dibentuk regulasi terlebih dahulu.

Makanya kita harus mengedukasi publik. Misalnya persoalan pendidikan, kalau misal urusan SD dan SMP itu menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, jangan terus kami sok turun lalu mencoba mencari solusinya.

Kalau SMA, SMK, dan SLB merupakan kewenangan kami jadi bisa kami fasilitasi.

Tapi bukan berarti juga masyarakat datang dan kami tolak, kami bisa koordinasikan lewat perangkat daerah yang ada ke perangkat teknis yang ada di kabupaten/kota.

Tapi kalau mengambil keputusan adalah kewenangan eksekutif, kami hanya menjadi fasilitator bagi publik.

Ada masyarakat yang datang tak hanya ingin menyampaikan aspirasi, melainkan juga konsultasi dan mengetahui lebih jauh apa itu DPRD.

Publik juga senang dengan pelayanan kami. Lalu setiap agenda reses dan semua pertanggungjawaban keuangan lainnya, jika ada dana tidak terpakai saya kembalikan.

Publik bisa melihat, semua saya publish di media sosial. Dan kerja politik kami mungkin belum maksimal, tapi kami sudah melaksanakannya sesuai dengan Undang-Undang dan dikembalikan ke publik.

TM: Bagaimana strategi Pak Melky mempertemukan masyarakat dengan pihak eksekutif terkait?

MP: Definisi merakyat tidak selalu yang turun ke lapangan mendengar masyarakat, itu hanya bagian dari mendekatkan diri ke masyarakat.

Tapi bagi saya definisi wakil rakyat itu yang merakyat, dia yang transparan, kerja, menyampaikan yang benar itu benar, yang salah itu salah, berani mengkritik pemerintah, berani memberi apresiasi terhadap pemerintah, dan dia tidak bisa dibayar atau disuap.

Dan itu menjawab pertanyaan tadi, saya sejauh ini selama berkomunikasi dengan pihak eksekutif dan perangkat daerah tidka pernah mendapatkan masalah karena tugas mereka juga.

Kalau ada kesibukan lain yang bentrok seperti rapat, toh ada kewenangan yang bisa dilimpahkan ke pihak lain.

Saya tidak pernah mendapati SKPD yang tidak membangun sinergitas dengan DPRD, kalaupun ada pasti persoalan teknis.

Kalau menjaga integritas, kami juga tidak mudah dibayar oleh sekelompok orang kan plong, kerjanya enak.