Breaking News:

Berita Kotamobagu

Tatong Bara: Demi Tercapainya Wilayah Bebas Korupsi, Pemerintah Harus Transparan

Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu menggelar kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas

Theza Van Gobel
Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu menggelar kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dengan tema ‘Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)’.  

Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu menggelar kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas

dengan tema ‘Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)’. 

Kegiatan yang digelar di Aula Kantor Wali kota Kotamobagu ini dibuka oleh Wali kota Kotamobagu, Tatong Bara. 

Baca juga: Politisi PDIP Meradang, Gegara Jabatan Sekprov Sulut Digiring ke Isu Identitas Etnis

Baca juga: Sulut Kandidat Peraih Paritrana Award, Wagub Paparkan Program Ketenagakerjaan di Hadapan Juri

Baca juga: Pengamat Politik Jefry Paat: Jabatan Sekprov Sulut Harus Memenuhi Syarat dan Kriteria ASN

Turut hadir dalam kesempatan itu Sekretaris Daerah (Sekda) Kotamobagu, Sande Dodo, Asisten III Kotamobagu, Adnan Massinae,

pelaku usaha, Akademisi, Tokoh Masyarakat serta pimpinan OPD di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu, Senin (15/03/2021) pagi tadi. 

Dalam sambutannya, Tatong menyampaikan bahwa saat ini Pemkot Kotamobagu terus melakukan berbagai upaya dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, 

Baca juga: Pihak Istana Tanggapi Isu Presiden 3 Periode, Mahfud MD Tegaskan MPR yang Berwenang

Baca juga: Dapat Kejutan, Kepala Perwakilan BI Sulut Arbonas Hutabarat Jelaskan Tentang TP2DD

Baca juga: Sarah Menzel dan Azriel Hermansyah Mesra di Acara Lamaran Aurel, Begini Reaksi Ashanty & Krisdayanti

yang bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang bersih, efektif, efisien serta mempunyai pelayanan publik yang berkualitas.

“Salah satunya dengan pencanangan pembangunan zona integritas WBK dan WBBM yang dilaksanakan hari ini,” kata Wali kota Kotamobagu dua periode ini.

Menurut Tatong, pencanangan ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi,

Baca juga: Kubu Moeldoko Optimistis Diakui Kemenkumham, Bilangnya KLB abal-abal dan Ilegal, Kenapa Galau

Baca juga: Begini Penilaian Walhi Terhadap Pertambangan Ilegal di Sulawesi Utara

tidak saja bertujuan untuk dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih efektif efisien dan bebas korupsi.

Halaman
123
Penulis: Theza Gobel
Editor: David_Kusuma
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved