Editorial Tribun Manado

Tahun Pilkada

Belum lagi ‘serangan fajar’ atau ucapan ‘selamat mencoblos’ yang disertai wajah para calon akan mengganggu persiapan warga pada hari pemungutan suara.

Tahun Pilkada
Foto Istimewa/via https://apahabar.com
Pilkada 2020 - KPU 

TRIBUNMANADO.CO.ID - TAHUN 2020 ini kita di Sulawesi Utara akan memilih pasangan gubernur dan wakil gubernur.

Pilkada provinsi ini juga serentak dilaksanakan dengan pemilihan kepala daerah di Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Semuanya delapan pilkada.

Tensinya sudah mulai terasa tahun lalu. Dan sudah pasti, kondisinya akan semakin memanas mulai awal tahun ini hingga masa kampanye, bahkan beberapa jam sebelum warga memasuki bilik suara.

Begitulah kondisinya, entah pilkada maupun pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden. Di saat masa tenang, saat di mana hiruk pikuk kampanye harus dihentikan, tetap saja ada ‘gangguan’ yang tidak membuat tiga hari sebelum hari pencoblosan menjadi saat-saat tenang.

Kunjungan-kunjungan bertema ‘silaturahmi’ atau penyaluran bantuan akan menghiasi masa itu. Belum lagi ‘serangan fajar’ atau ucapan ‘selamat mencoblos’ yang disertai wajah para calon akan mengganggu persiapan warga pada hari pemungutan suara.

Terhitung sejak tanggal 8 Januari 2020 besok, para petahana sudah dilarang melakukan mutasi pejabat. Aturan ini dimunculkan tentu dengan alasan yang kuat, yakni agar para petahana tidak bermain curang, memanfaatkan kekuasaan dan anggaran negara untuk mengondisikan agar dirinya kembali terpilih.

ODSK Tetapkan 7 Prioritas di 2020, Nomor Satu Penanggulangan Kemiskinan

PKPU Nomor 15 tahun 2019 yang telah diubah menjadi PKPU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 dinyatakan bahwa waktu tahapan penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota berlangsung pada tanggal 8 Juli 2020.

Kemudian, larangan melantik/memutasi pejabat secara tegas dinyatakan dalam ayat 2 pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi: "Gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, bupati dan wakil bupati dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri”.

Ada lagi aturan pada UU tersebut, yakni ayat 3 Pasal 71 yang melarang gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun daerah lain dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon dan penetapan pasangan calon terpilih.

Yasti Targetkan Kemenangan 80 Persen untuk ODSK di Bolmong, Kalau Menang Baru Kita Tagih

Mencegah pemilu berlangsung dalam kondisi kecurangan sudah dituangkan dalam banyak peraturan. Sudah ada pembatasan pada niat-niat para calon untuk berkontestasi dengan cara curang.

Namun, selalu saja ada celah tindakan curang itu dilakukan. Para pemilih pun mungkin kurang diberi pemahaman atau juga mungkin tidak mau tahu atau bahkan sengaja ‘berpartisipasi’ dalam pelanggaran itu. Akan semakin parah bila para oknum-oknum penyelenggara juga bersikap sama, tutup mata terhadap pelanggaran, atau malah membela para pelanggar.

Di sinilah tantangan yang akan kita hadapi bersama, yakni ketika kita sebagai pemilih dan penyelenggara tidak mau terlibat menciptakan pemilu yang berintegritas. Bila hal ini sulit terwujud, sulit pula bagi kita merasa bertanggung jawab bila pemimpin terpilih justru salah bertindak.

SHS Doakan Olly, Janji Kawal Dari Utara

Ingat, kecurangan yang tidak ditindak dapat menjadi benih terciptanya konflik horisontal. Rugi rasanya bila pilkada berbiaya mahal ini hanya menjadi arena yang justru berujung konflik dan mengorbankan warga yang pada akhirnya menciptakan pemimpin curang.

Dengan pengawasan bersama antara warga, KPU, dan Bawaslu, kita berharap tahun pilkada ini menjadi tahun kemenangan bersama. (*)

Janji Sulut United

Berikut Daftar Transfer Resmi 5 Liga Top Eropa, Dari 5 hingga 6 Januari 2020

792 Ribu Peserta BPJS Turun Kelas

Editor: maximus conterius
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved