Tajuk Tamu

Mujiburrahman: Demo dan Kepentingan

Sejak disahkannya UU KPK yang baru, ketidakpercayaan publik terhadap DPR dan pemerintah meningkat.

Mujiburrahman: Demo dan Kepentingan
TRIBUN/IQBAL FIRDAUS
Massa menjebol pagar pada aksi demo di depan Gedung DPR-MPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2019). Aksi ini dilakukan oleh mahasiswa dari berbagai kampus terkait RKUHP dan RUU KPK serta beberapa isu yang sedang bergulir. TRIBUNNEWS.COM/IQBAL FIRDAUS 

Namun, tarik-menarik kepentingan seperti itu dengan mudah bisa mereka lupakan ketika sesuatu yang besar, yang menyangkut kepentingan orang banyak, mulai terusik.

Barangkali, kekuatan moral dan idealisme jiwa muda masih lebih murni dibanding para orangtua yang banyak pertimbangan. Mungkin pula jiwa muda itu memang herois, ingin jadi pahlawan. Mungkin pula, itu suara fitrah kemanusiaan kita.

Jiwa yang murni untuk kebaikan, kebenaran dan keadilan itu, sesungguhnya ada pada diri tiap insan, tua atau muda. Kelemahan kita adalah, kita seringkali mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok sampai akhirnya situasi menjadi sangat buruk. Suara nurani itu terlalu lama kita abaikan. Ibarat orang yang makan seenaknya dan bekerja nyaris tanpa henti, setelah jatuh sakit, baru dia sadar dan insaf.

“Ada orang yang licik minta ampun. Korupsinya juga gila. Tetapi jabatannya naik terus. Orang seperti ini mungkin ‘dibiarkan’ Tuhan,” kata teman saya.

Sebaliknya, kata dia, jika orang salah langkah, kemudian datang peringatan dan teguran dari orang lain bahkan tertangkap aparat hukum, secara relijius orang itu berarti masih disayang Tuhan. Dia masih diberi kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar.

Demikianlah, gonjang-ganjing di negeri ini, dari soal asap akibat ke(pem)bakaran hutan dan lahan, UU KPK yang baru, sejumlah RUU kontroversial hingga masalah Papua, adalah peringatan bahwa kita masih belum bisa keluar dari kepentingan sempit pribadi dan kelompok menuju kepentingan umum.

Kita yang dimaksud adalah semua warga Indonesia dari pejabat, pengusaha, petani, buruh hingga mahasiswa.

Kita tentu ingin kembali normal. Pemerintah diharapkan segera mengambil langkah yang tepat, misalnya dengan mengeluarkan Perppu menyikapi UU KPK itu.

Mahasiswa kembali kuliah untuk membekali diri menghadapi masa depan. DPR dan Presiden dilantik. Semua kembali bekerja.

Yang lebih utama lagi, semua harus tetap ingat, kepentingan bersama, kemaslahatan umum, adalah tonggak persatuan kita. (banjarmasin.tribunnews.com)

Editor: Fransiska_Noel
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved