Pilpres 2019

Sidang Gugatan Pilpres 2019, Berikut Sejumlah Tudingan BPN Prabowo-Sandi

Sejumlah tuntutan diajukan Tim Hukum BPN Prabowo - Sandiaga Uno jelang sidang gugatan Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jumat (14/06/2019).

Sidang Gugatan Pilpres 2019, Berikut Sejumlah Tudingan BPN Prabowo-Sandi
Instagram @sandiuno
Capres/Cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Sejumlah tuntutan diajukan Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga Uno jelang sidang gugatan Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jumat (14/06/2019).

BPN Prabowo - Sandiaga Uno menuding Komisi Pemilihan Umum terlibat dalam beberapa kasus kecurangan.

BPN juga menuntut agar Ketua KPU Arief Budiman dan Komisioner KPU diberhentikan dari jabatannya.

Dituding gelembungkan 17 juta suara

Tim hukum BPN menuding bahwa KPU menggelembungkan 17 juta suara.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan, menyebut pihaknya berpedoman pada prinsip-prinsip yang benar.

"KPU dalam menyelenggarakan Pemilu 2019 berpedoman pada prinsip independensi, profesional, dan transparan serta membuka ruang bagi partisipasi masyarakat. Oleh karena tuduhan pengelembungan suara sebanyak 17 juta sungguh tidak dapat diterima," kata Wahyu saat dikonfirmasi, Rabu (12/06/2019).

Wahyu mengatakan, selama rekapitulasi suara secara berjenjang dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat, saksi paslon nomor urut 02 tidak pernah menyampaikan keberatan.

Saksi Prabowo-Sandi juga tak pernah mengajukan data pembanding terkait dengan selisih perolehan suara.

Tudingan penggelembungan suara tersebut pertama kali muncul dalam materi perbaikan permohonan sengketa hasil Pilpres 2019 yang diajukan BPN Prabowo - Sandiaga Uno pada Senin (10/6/2019).

Halaman
1234
Editor: Alexander Pattyranie
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved