Kumpulkan KPU Daerah: Ini Langkah KPU Pusat Hadapi MK
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, mengatakan mengundang seluruh KPU tingkat provinsi untuk konsolidasi
Penulis: Tim Tribun Manado | Editor: Lodie_Tombeg
lihat foto
Menurut Pramono, jika konflik di tingkat elite hanya sebagai permainan politik, namun di masyarakat justru tidak hanya sebagai permainan, tetapi ada yang menganggapnya perang total yang bisa merembet ke hal lain yang sensitif, seperti agama dan suku.
"Sehingga di kalangan masyarakat kita itu konfliknya bukan hanya dianggap sebagai permainan, tapi seperti perang total atau jihad atau armageddon. Sehingga rekonsiliasi di tingkat masyarakat perlu tetapi elite harus memberikan contoh dulu," pungkas dia.
Politikus PPP: BW Jangan Kaburkan Sejarah
Wakil Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi menilai Kuasa Hukum Tim Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto (BW) lupa kondisi Pemilu di era Orde Baru. Karena menurut anggota TKN Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin, BW menuding Pemilu 2019 sebagai pemilu terburuk sepanjang Indonesia berdiri.
"Berarti BW lupa bagaimana kondisi pemilu era Orde Baru," tegas anggota Komisi II DPR RI ini, Jumat (31/5/2019). Baidowi mengingatkan kembali waktu pemilu di era Orde Baru. Saat itu, pemilu penuh rekayasa dan itimidasi yang mana pemenangnya sudah didesain."Penguasa Orde Baru itu siapa? Mereka pada pemilu kali ini ada di pihak mana? Bahkan putra-putri penguasa orde baru itu ada dimana?" tanya Baidowi menanggapi tudingan BW.
Janganlah gara-gara dukungan politik, Baidowi berpesan, langkah mengaburkan fakta sejarah serta mengingkari akal sehat bahkan membelokkan isu ke yang lain. "Lebih baik katakan kebenaran meskipun itu terasa pahit bagi diri dan kelompoknya. Padahal sebaliknya sepanjang sejarah baru kali ini dilakukan secara serentak dan sudah terlaksana dengan baik ya alhamdulilah," jelasnya.
Hal senada juga disampaikan Sekjen PPP, Arsul Sani. Wakil Ketua TKN Jokowi-KH Ma'ruf Amin berharap BW tidak sedang amnesia ketika bicara demikian. "Semoga BW tidak sedang amnesia ketika bicara demikian," ujar Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini kepada Tribunnews.com.
Apalagi BW imbuh anggota Komisi III DPR RI, adalah generasi yg menyaksikan dan mengalami Pemilu di Republik ini pada zaman Orde Baru. Arsul Sani meminta BW, coba-lah buka kembali lembaran sejarah dan melakukan penelitian empiris dengan bertanya kepada rakyat yang mengalami Pemilu sejak 1971 sd 1997. "Tanyakan apa yang mereka rasakan antara Pemilu-pemilu pada zaman Orba dengan Pemilu 2019," tegas Arsul Sani.
.
Selain itu kata dia, coba BW buka link-link berita dari media asing bagaimana laporan dan penilaian mereka tentang Pemilu 2019 ini.
Juga kata dia, coba tanya kepada mereka yang pada 17 April lalu menjadi pemantau Pemilu 2019. "Jadi jangan menilai pakai kaca mata pribadi karena sedang punya status pribadinya sebagai kuasa hukum Paslon 02," ucapnya.
Bambang Widjojanto membandingkan antara Pemilu 1955 dengan Pemilu 2019 sangat jauh berbeda. Menurut BW Pemilu paling demokratis justru terjadi di awal perang kemerdekaan.
Sedangkan pemilu 2019 dia menilai adalah pemilu terburuk. "Inilah pemilu terburuk di Indonesia selama Indonesia pernah berdiri," ucap Bambang dalam jumpa pers di Gedung MK, Jakarta, Jumat (24/5/2019).
Atas dasar ini pengajuan gugatan sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi menjadi sangat penting. "Akan diuji apakah dia (MK) pantas untuk menjadi suatu mahkamah yang akan menorehkan legacy dan membangun peradaban kedaulatan di masa yang akan datang," tambah mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.
Terkait pengajuan ini BPN menyiapkan delapan orang tim pengacara. Dan alat bukti yang dibawa kuasa hukum Prabowo-Sandi sebanyak 51 alat bukti. (Tribun/dtc/bsc)
