Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Emak-Emak Pendukung Prabowo-Sandi Bawa Keranda di Depan KPU: Rezim Ini Sudah Zalim

Para relawan yang sebagian besar kaum emak-emak tersebut datang menggunakan pakaian serba hitam dan berdiri di depan gerbang KPU.

Editor: Rhendi Umar
Tribunnews.com/Reza Deni
Sejumlah relawan pendukung paslon 02 Prabowo-Sandiaga mendatangi KPU RI pada Kamis (2/5/2019) sore 

"KPU tidak akan tunduk dan pihak mana pun. Itu prinsip, dari pihak mana pun kami tidak akan tunduk, dan kami akan membuktikan itu," ujar Wahyu di KPU RI, Jakarta Pusat, Kamis (2/5/2019).

"Jangan menekan menekan KPU, karena KPU tidak bisa ditekan oleh siapapun," imbuh dia.

Baca: Bupati Talaud Sri Wahyumi Dinonaktifkan, Petrus Tuange Akan Kembalikan Posisi 304 Pejabat

Lebih lanjut kata Wahyu, KPU merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang tidak akan tunduk oleh pesertanya.

Mereka hanya patuh dan menjalankan aturan sesuai perundang-undangan yang berlaku.

"Kami juga tidak akan tunduk kepada 01 dan 02 dan siapapun. KPU hanya bertunduk kepada Undang-Undang," jelas dia.

Imam Besar FPI Habib Rizieq Shibab
Imam Besar FPI Habib Rizieq Shibab (Kompas.com)

Wahyu meminta kepada semua pihak baik peserta Pemilu maupun kelompok masyarakat lainnya agar memberikan kesempatan KPU bekerja dengan sebaik-baiknya.

"Kita minta pada semua pihak untuk memberikan kesempatan pada KPU bekerja dengan sebaik-baiknya," ungkap Wahyu.

Sebelumnya, pernyataan Rizieq Shihab soal usulan mendesak KPU hentikan real count ini disampaikan oleh Ketua Penanggung Jawab Ijtimak Ulama III, Yusuf Muhammad Martak, di Hotel Lor In, Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/5) kemarin.

Baca: Billy Syahputra Tiba-Tiba Ungkap Alasan Putus dengan Hilda Vitria, Karena Orang Tua?

Sepenuturan Yusuf, pesan Rizieq Shihab tersebut guna mencegah timbulnya opini buruk di masyarakat. Bila tidak di setop, ia khawatir real count KPU malah membingungkan publik luas tentang gambaran hasil Pemilu 2019.

"Jadi habib menyarankan agar BPN segera ke Bawaslu dan kita kawal ke KPU agar BPN itu menghentikan real count agar tidak membentuk opini yang jelek di masyarakat, yang akhirnya membingungkan masyarakat, itu yang jadi bahaya," ujar Yusuf di Hotel Lor In, Sentul, Bogor, kemarin.

TONTON JUGA:

Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved