111 Pengurus PAN Desak Pemecatan Bara Hasibuan

"Soal apakah petisi itu akan berlanjut, saya tidak tahu. Saya sendiri hanya baca di WhatsApp group. Harapannya sih ini mereda. Tidak perlu petisi seperti ini. Cukup dimintai penjelasan dan komitmen untuk tertib dalam menyampaikan pendapat," ujarnya.

Sorotan terhadap Bara antara lain ketika momentum berbincangnya Presiden Jokowi dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan di Istana Negara usai pelantikan gubernur Maluku, Rabu (24/4) menjadi sorotan.

Wakil Ketua Umum PAN, Bara Hasibuan mengatakan meski kedatangan Zulkifli Hasan ke Istana Negara sebagai Ketua MPR, namun posisi Ketua Umum PAN tetap melekat. Karena itu, ia menilai peristiwa tersebut sebagai bentuk kenegarawanan Zulkifli Hasan.

"Itu menunjukkan sikap kenegarawanan dari pak Zulkifli sebagai ketua MPR dan posisinya tidak bisa dipisahkan pak Zul adalah ketum PAN," kata Bara Hasibuan di Kompleks Parlemen, Senayan,Jakarta, Kamis, (25/4).

Bara Hasibuan mengatakan saat ini partainya sedang meninjau kembali posisi koalisi. Karena menurutnya Pemilu Presiden telah usai. "Yang jelas kita kan akan melihat posisi kita lagi ya, kan pemilihan presiden sudah selesai, ya jadi kita lihat nanti kedepannya gimana," katanya.

Terpenting saat ini menurutnya, Jokowi dan Zulkifli Hasan sudah berkomunikasi. Tinggal menurutnya apakah komunikasi tersebut akan berujung pada reposisi koalisi atau tidak. "Yang penting sudah mereka bertemu dulu dan itu menunjukan sikap kenegarawanan, ke depannya bagaimana apakah akan ada repositioning nanti kita lihat," katanya.

Tiga Politisi Membelot

Sebanyak 111 pengurus PAN menandatangi petisi mendesak Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan agar dipecat dari posisinya, serta keanggotaan PAN. Sebagai sesama politikus PAN, Wali Kota Bogor dan salah seorang pendiri PAN Bima Arya berharap semua pihak menunggu hasil penghitungan resmi KPU.

"Sebaiknya agar semua terang, semua langkah politik menunggu hasil real count KPU. Komunikasi elite saya kira wajar dengan tanpa mendahului hasil resmi. Baik juga untuk mendinginkan suasana," ujar Bima kepada wartawan, Minggu (28/4).

Petisi itu muncul karena sikap Bara dianggap melanggar putusan PAN. Ada tiga politisi PAN yang 'membelot' dari kebijakan partai. Selain Bara Hasibuan, ada lagi Ketua Dewan Ekonomi Nasional Soetrisno Bachir dan Bima Arya adalah politisi PAN yang berbeda sikap dengan partai.

Bara, Soetrisno dan Bima mendukung pasangan capres Jokowi - Ma'ruf Amin, sedangkan PAN yang berkoalisi dengan partai lain mendukung pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga S Uno.

Mengenai sikap kader atau pengurus yang dianggap melanggar, Bima meminta hal tersebut diputuskan dalam forum resmi. Bima berharap kader yang berbeda dukungan di Pilpres, termasuk dirinya, diberikan kesempatan menjelaskan sikapnya.

"Untuk soal sanksi bagi kader yang dianggap melanggar, saya kira juga harus diputuskan di forum partai resmi. Kader tentu berhak membuat petisi atau aspirasi, tapi keputusan nantinya ada di DPP," kata Bima.

Ia menambahkan, "Sebaiknya tidak hanya membahas khusus persoalan Bara Hasibuan, karena kan banyak juga kader kader di daerah yang berbeda sikap politik Pilpres, termasuk Mas Soetrisno Bachir mantan Ketum PAN dan saya sendiri. Harus juga ada kesempatan untuk menjelaskan sikap yang berbeda tersebut," tutur Bima.

Sebelumnya Bara menegaskan enggan mundur dari PAN menyikapi petisi yang beredar. Bara mempertanyakan pengurus yang terlibat dalam petisi dan meminta mereka belajar sejarah berdirinya PAN.

"Jadi, saya tetap tidak akan mundur. Saya sebetulnya tidak ingin terlalu menanggapi petisi itu, karena bagi saya tidak terlalu penting dan saya percaya apa yang saya lakukan itu benar demi memperjuangkan akal sehat di dalam PAN dan memperjuangkan soul, jiwa di dalam PAN," ujar Bara. (tribun network/tis/kompas.com/dtc)