111 Pengurus PAN Desak Pemecatan Bara Hasibuan

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Kondisi internal Partai Amanat Nasional (PAN) diwarnai perbedaan sikap yang tajam. Sekitar 111 pengurus PAN dari berbagi tingkatan menandatangani petisi mendesak pemecatan Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan dari jabatan dan keanggotaan di partai.

Sementara Bara Hasibuan tetap bertahan, karena merasa tidak melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AR/ART) partai dengan mendukung calon presiden petahana Joko Widodo. Ia memang berbeda sikap dari kebijakan partai, yang mengusung kompetitor Jokowi-Ma'ruf Amin, yaitu pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga S Uno.

"Saya mendirikan PAN. Tidak ada satu pun yang tanda tangan itu (penanda tangan eptisi, Red) ikut mendirikan PAN. Saya paham betul platform partai ini, saya ikut menulis platform partai ini, saya paham betul jiwa partai ini. Soul partai ini," ujar Bara, Minggu (28/4).

Bara menanggapi munculnya petisi dari pengurus PAN yang meminta dia dipecat karena berbeda sikap dengan keputusan partai. Bara mengatakan, bukan pertama kalinya muncul petisi untuk memecat dirinya dari jabatan Wakil Ketua Umum PAN. Sebagai pendiri PAN, apa yang dia lakukan sudah sesuai dengan nilai-nilai dasar PAN ketika didirikan.

Bara adalah putra Albert Hasibuan, seorang akademisi, politikus, advokat, pimpinan surat kabar hingga aktivis HAM. Bara memahami tujuan yang ingin dicapai PAN saat pertama kali berdiri. Dengan demikian, Bara paham apa saja yang merupakan bentuk pelanggaran terhadap AD/ART partai.

Menurut dia mendukung Jokowi bukan bentuk pelanggaran. Apalagi, dia juga tidak ikut berkampanye untuk Jokowi meskipun mendukung capres petahana itu. "Jadi, saya merasa apa yang saya lakukan tidak salah ya. Saya lakukan ini semua untuk mengembalikan roh PAN itu sendiri," ujar Bara.
"Saya minta mereka semua ini belajar dulu sejarah sebelum mereka memberikan judgement kepada saya, penilaian, atau tuntutan untuk meminta saya dipecat," tambah dia.

Sebelumnya, petisi beredar di aplikasi pesan Whatsapp yang berisi daftar nama pengurus Partai Amanat Nasional (PAN) dari level pusat hingga daerah. Nama-nama dalam petisi tersebut meminta DPP PAN memecat Bara Hasibuan dari jabatan Wakil Ketua Umum sekaligus keanggotaan dalam PAN.
Salah satu nama yang ada dalam petisi tersebut adalah Wakil Sekretaris Jenderal PAN Soni Sumarsono. Soni membenarkan adanya petisi tersebut di internal PAN.

"Petisi ini tentu terkait sikap Saudaraku Bara Hasibuan yang berbeda dengan apa yang telah menjadi keputusan Rakernas PAN," ujar Soni.
Perbedaan sikap yang dimaksud adalah arah dukungan dalam Pemilihan Presiden 2019. Bara telah menyatakan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Padahal, PAN telah memutuskan untuk mendukung paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Soni mengatakan, kader yang berbeda sikap dengan partai harus mendapatkan sanksi tegas. "Siapa pun yang tidak patuh terhadap hasil Rakernas PAN yang telah memutuskan mendukung pasangan Prabowo-Sandi sebagai capres dan cawapres 2019 maka partai harus memberikan sanksi yang tegas," ujar Soni.

"Apalagi kalau dia elite partai yang seharusnya memberikan contoh yang baik untuk taat terhadap keputusan partai," tambah dia.
Hingga hari ini, tercatat 111 kader yang menuliskan namanya dalam petisi ini. Selain Soni, nama lain yang ada dalam petisi itu adalah Ketua DPP PAN Yahdil Abdi Harahap dan Euis Fatayati.

Selama ini, Bara memang kerap menunjukkan sikap berbeda dengan keputusan partainya. Ketika ada kader di daerah yang menyatakan dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf, Bara cenderung membela mereka. Kompas.com masih mencoba menghubungi Bara Hasibuan untuk dimintakan tanggapannya atas petisi ini. Hingga berita ini diturunkan, belum ada jawaban dari Bara.

Reposisi Koalisi PAN

DPP PAN menyebut beredarnya petisi terkait pemecatan Bara Hasibuan merupakan bentuk ketidakpuasan pengurus. Para pengurus kecewa karena pernyataan-pernyataan Bara yang berseberangan dari keputusan partai.

"Petisi itu kelihatannya adalah bentuk ketidakpuasan dari para pengurus atas sikap dan pernyataan politik Bara Hasibuan yang selama ini dinilai berbeda dengan keputusan dan kebijakan partai. Kalau perbedaan sikap itu tidak diumbar ke publik, mungkin semuanya bisa memahami. Tetapi jika diumbar ke publik dan isinya selalu berbeda dengan kebijakan yang ada, banyak di antara teman pengurus yang merasa kecewa," ujar Wasekjen DPP PAN Saleh Partaonan Daulay.

Saleh mengatakan kader dan pengurus PAN, termasuk Bara, harus mematuhi segala kebijakan yang sudah diputuskan dalam rapat kerja nasional. Secara pribadi, Saleh sudah membaca petisi yang beredar dan berharap konflik ini mereda.

"Soal apakah petisi itu akan berlanjut, saya tidak tahu. Saya sendiri hanya baca di WhatsApp group. Harapannya sih ini mereda. Tidak perlu petisi seperti ini. Cukup dimintai penjelasan dan komitmen untuk tertib dalam menyampaikan pendapat," ujarnya.

Sorotan terhadap Bara antara lain ketika momentum berbincangnya Presiden Jokowi dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan di Istana Negara usai pelantikan gubernur Maluku, Rabu (24/4) menjadi sorotan.

Wakil Ketua Umum PAN, Bara Hasibuan mengatakan meski kedatangan Zulkifli Hasan ke Istana Negara sebagai Ketua MPR, namun posisi Ketua Umum PAN tetap melekat. Karena itu, ia menilai peristiwa tersebut sebagai bentuk kenegarawanan Zulkifli Hasan.

"Itu menunjukkan sikap kenegarawanan dari pak Zulkifli sebagai ketua MPR dan posisinya tidak bisa dipisahkan pak Zul adalah ketum PAN," kata Bara Hasibuan di Kompleks Parlemen, Senayan,Jakarta, Kamis, (25/4).

Bara Hasibuan mengatakan saat ini partainya sedang meninjau kembali posisi koalisi. Karena menurutnya Pemilu Presiden telah usai. "Yang jelas kita kan akan melihat posisi kita lagi ya, kan pemilihan presiden sudah selesai, ya jadi kita lihat nanti kedepannya gimana," katanya.

Terpenting saat ini menurutnya, Jokowi dan Zulkifli Hasan sudah berkomunikasi. Tinggal menurutnya apakah komunikasi tersebut akan berujung pada reposisi koalisi atau tidak. "Yang penting sudah mereka bertemu dulu dan itu menunjukan sikap kenegarawanan, ke depannya bagaimana apakah akan ada repositioning nanti kita lihat," katanya.

Tiga Politisi Membelot

Sebanyak 111 pengurus PAN menandatangi petisi mendesak Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan agar dipecat dari posisinya, serta keanggotaan PAN. Sebagai sesama politikus PAN, Wali Kota Bogor dan salah seorang pendiri PAN Bima Arya berharap semua pihak menunggu hasil penghitungan resmi KPU.

"Sebaiknya agar semua terang, semua langkah politik menunggu hasil real count KPU. Komunikasi elite saya kira wajar dengan tanpa mendahului hasil resmi. Baik juga untuk mendinginkan suasana," ujar Bima kepada wartawan, Minggu (28/4).

Petisi itu muncul karena sikap Bara dianggap melanggar putusan PAN. Ada tiga politisi PAN yang 'membelot' dari kebijakan partai. Selain Bara Hasibuan, ada lagi Ketua Dewan Ekonomi Nasional Soetrisno Bachir dan Bima Arya adalah politisi PAN yang berbeda sikap dengan partai.

Bara, Soetrisno dan Bima mendukung pasangan capres Jokowi - Ma'ruf Amin, sedangkan PAN yang berkoalisi dengan partai lain mendukung pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga S Uno.

Mengenai sikap kader atau pengurus yang dianggap melanggar, Bima meminta hal tersebut diputuskan dalam forum resmi. Bima berharap kader yang berbeda dukungan di Pilpres, termasuk dirinya, diberikan kesempatan menjelaskan sikapnya.

"Untuk soal sanksi bagi kader yang dianggap melanggar, saya kira juga harus diputuskan di forum partai resmi. Kader tentu berhak membuat petisi atau aspirasi, tapi keputusan nantinya ada di DPP," kata Bima.

Ia menambahkan, "Sebaiknya tidak hanya membahas khusus persoalan Bara Hasibuan, karena kan banyak juga kader kader di daerah yang berbeda sikap politik Pilpres, termasuk Mas Soetrisno Bachir mantan Ketum PAN dan saya sendiri. Harus juga ada kesempatan untuk menjelaskan sikap yang berbeda tersebut," tutur Bima.

Sebelumnya Bara menegaskan enggan mundur dari PAN menyikapi petisi yang beredar. Bara mempertanyakan pengurus yang terlibat dalam petisi dan meminta mereka belajar sejarah berdirinya PAN.

"Jadi, saya tetap tidak akan mundur. Saya sebetulnya tidak ingin terlalu menanggapi petisi itu, karena bagi saya tidak terlalu penting dan saya percaya apa yang saya lakukan itu benar demi memperjuangkan akal sehat di dalam PAN dan memperjuangkan soul, jiwa di dalam PAN," ujar Bara. (tribun network/tis/kompas.com/dtc)