Pilkada Mitra, Talaud, Minahasa, Sitaro, KK Memanas di FB: Polda Sulut 32 Tangani Kasus

Ia mengimbau kepada masyarakat agar tidak sembarangan ketika menggunakan medsos. Apalagi terkait pilkada.

"Jangan sampai menimbulkan pelanggaran pilkada ketika menggunakan medsos," ujarnya.

Masyarakat, kata Kabd, sebaiknya tidak terpengaruh dengan provokasi yang akan memanaskan situasi. "Yang melakukan pelanggaran tentang IT di medsos terkait pilkada akan kita proses," ujar dia. 

Panwas Harus Aktif Pantau Medsos

Ferry Liando, Pengamat Politik dari Unsrat, mengatakan, kampanye pasangan calon di pilkada serentak sepi. Nyaris tidak ada riak kampanye. Ada beberapa kecenderungan.

Di antaranya tiap paslon dan tim pemenangan sadar bahwa kampanye untuk penyampaian visi misi ke masyarakat tidak lagi efektif untuk mendapatkan suara.

Kampanye umum terbuka yang melibatkan massa memang harus mengikuti jadwal yang ditentukan oleh KPU. Sehingga tidak setiap hari harus disuguhkan dengan berbagai kampanye.

Kemudian ancaman dari Bawaslu terkait pelanggaran paslon yang melakukan kegiatan tidak sesuai tahapan menjadikan mereka tidak begitu bergairah.

Selanjutnya operasi lapangan tiap paslon akan dilakukan secara besar-besaran pada saat masa tenang. Sehingga waktu sekarang diduga dimanfaatkan oleh para paslon menghemat atau menyimpan energi dengan harapan untuk dicurahkan pada saat menjelang pencoblosan.

Kampanye yang pasif menyebabkan dinamika politik adem-adem saja sehingga nyaris terjadinya pelanggaran. Kemungkinan besar kerawanan pelanggaran akan terjadi pada saat menjelang pencoblosan atau pada massa tenang.

Namun demikian tetap perlu ketelitian dari panwas untuk serius mengamati pelanggaran yang bisa saja terjadi. Panwas jangan hanya berharap menunggu laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran.

Namun perlu aktif memantau secara langsung di lapangan. Pembuktian pelanggan akan lebih terbuka jika ada peran masyarakat dan media yang melaporkan.

Terkait fenomena medsos yang seperti pisau bermata dua, bisa untuk menyampaikan program, tapi jadi saling ejek, harusnya lapor ke Panwas. Atau lapor ke polisi terkait pelanggaran UU ITE.
 

KPU Kotamobagu Sebar Baliho ‘Rp 300 Ribu’

Beberapa warga memperhatikan baliho ukuran besar yang dipajang di jalan protokol.

Pada baliho itu terlihat gambar tangan orang memegang uang pecahan Rp 100 ribu sebanyak tiga lembar.

Itulah alat peraga kampaye (APK) yang telah dipasang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kotamobagu di Jalan Cendana, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat.

APK disebar di tepi jalan sebagai upaya sosialisasi melawan money politics (politik uang).

Ketua Divisi Bidang Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat KPU Kotamobagu, Iwan Manoppo mengatakan, gambar itu di-copy paste (salin rekat) dari KPU Pusat.

"Gambar ilustrasi tersebut sudah dipakai sejak 2014, bukan baru kali ini. Jadi masyarakat dapat memahaminya," ujar Manoppo kepada tribunmanado.co.id, Rabu (28/3/2018).

Kata dia, gambar ini menunjukan bahwa, stop politik uang di pilkada serentak 2018. Jadi masyarakat diberikan kebebasan untuk dapat memilih calon bupati atau wali kota di daerah masing-masing.

Lanjut dia, pemasangan baliho, spanduk, bendera telah dilakukan KPU Kotamobagu di 33 desa dan kelurahaan. Sedangkan flyer dan poster pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, telah diserahkan kepada kedua pasangan. APK untuk pasangan nomor urut 1 Tatong Bara-Nayodo Koerniawan maupun pasangan nomor urut 2 Jainudin Damopolii-Suharjo Makalala. (art/ryo/fin/ven/oly/fer)