TOPIK
Revisi UU KPK
-
Penyadapan & Penggeledahan Tak Perlu Izin Dewas KPK, SP3 Diberi Tahu Paling Lambat 14 Hari Kerja
Putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019
-
Presiden Jokowi Tak Teken UU KPK Hasil Revisi tapi Percepat Peraturan Pelaksana, Hakim MK Bingung
Keberadaan Undang-Undang (UU) KPK hasil revisi akhirnya tetap berlanjut meski tidak ditandatangani Presiden Joko Widodo.
-
Jokowi Diminta Dengarkan Rakyat, Silahkan Keluarkan Perppu KPK, Jangan Tersandra oleh Parpol
Dilema sang Presiden Jokowi. Ketua YLBHI Asfinawati mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus percaya diri mengeluarkan Perppu KPK.
-
Pakar Hukum Tata Negara Ini Ingatkan Jokowi Hati-hati Keluarkan Perppu KPK
Pakar Hukum Tata Negara, Margarito mengingatkan jangan sampai Perppu yang dikeluarkan karena desakan massa malah membuat sistem demokrasi terpuruk
-
Dua Alasan Kenapa Presiden Jokowi Menolak Batalkan UU KPK Hasil Revisi DPR RI
Penolakan pertama disampaikan Jokowi langsung di Istana Kepresidenan, Senin (23/9/2019).
-
Lantunan Lagu Gugur Bunga Dinyanyikan Pegawai KPK, Menutup Aksi Protes Mereka yang Sempat Ricuh
Keadaan sempat memanas ketika para pegawai KPK menyanyikan lagu Gugur Bunga sebelum menutup aksi.
-
Fahri Hamzah: Keberadaan KPK Tak Sesuai dengan Prinsip Sistem Presidensialisme
Menurut Fahri, KPK waktu itu merasa bangga karena akhirnya dia diberi kepecayaan sebagai polisi moral oleh Presiden.
-
Basaria Panjaitan Komentari Sikapnya Terkait Revisi UU KPK, Kalau Sudah Paripurna Saya Ikut
"Kalau sudah paripurna, saya ikut," ujar Basaria Panjaitan singkat kepada wartawan, Selasa (17/9/2019).
-
KPK Adalah Gangguan Bagi Jokowi? Fahri: Merasa Bangga Jadi Polisi Moral
Menurut Fahri, sikap Jokowi ini adalah puncak kekesalannya atas gangguan yang selama ini diciptakan KPK.
-
KPK Kini Jadi Bagian Dari Eksekutif, Menjadi Lembaga Negara dalam Rumpun Kekuasaan Eksekutif
Salah satu poin yang direvisi dalam undang-undang KPK yakni mengenai status kelembagaan lembaga anti rasuah tersebut.
-
DPR RI Telah Sahkan Revisi UU KPK, Tujuh Poin Perubahan Disepakati
DPR RI telah mengesahkan Revisi Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).
-
Jokowi Tolak 4 Poin Draf Revisi UU KPK yang Diajukan, 2 Poin Masuk Akal, Lainnya Mencurigakan
Pasalnya, dua poin lain yang ditolak Presiden Jokowi memang tidak pernah ada dalam draf revisi UU KPK yang disusun DPR.
-
Jokowi Utarakan Isi Hati Terkait Revisi UU KPK, Tak Setuju Penyadapan Harus Izin Eksternal
Terus menuai pro dan kontra di masyarakat. Akhirnya Presiden Jokowi angkat bicara atas RUU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
-
Aksi Puluhan Mahasiswa di Lobi KPK, Menentang Pelemahan KPK, Ditemui Novel Baswedan
Penasihat KPK Tsani Annafari dan penyidik KPK Novel Baswedan menemui puluhan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi yang melakukan aksi
-
DPR RI Dituding Berkonspirasi Lemahkan KPK, Arsul Sani Bilang Mahfum
Banyaknya komplain dari berbagai elemen masyarakat terkait revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ditanggapi dingin
-
Pengamat Minta Jokowi Bersikap soal Revisi UU KPK, Terima atau Tolak
Peneliti LIPI Moch Nurhasim mempertanyakan posisi Presiden Joko Widodo terkait inisiatif DPR RI yang akan merevisi Undang-Undang
-
Prancis Saja Contoh KPK Indonesia, Masak UU KPK Mau Direvisi
Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menuai pro kontra.Sejumlah poin dalam draf revisi Undang-undang Nomor 30/2002
-
Fahri Hamzah Sudah 2 Kali Bicara dengan Jokowi Terkait Revisi UU KPK, Sebut Pejabat Ini Pengecut
Berani melawan arus, jika meyakini satu kebenaran, itulah Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah yang kemarin, angkat bicara soal revisi UU KPK.
-
PSI Nyatakan Sikap Tolak Revisi UU KPK, Tsamara: Ini Melumpuhkan KPK dan Bahaya Bagi Demokrasi
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ikut menyatakan sikap terkait rencana segera disahkannya revisi Undang-undang nomor 30 tahun 2002
-
KPK Dituding Sengaja Dilemahkan dan Dilumpuhkan, Pengamat Minta Presiden Pidato soal Revisi UU KPK
Polemik terkait revisi UU KPK yang dituding akan melemahkan bahkan melumpuhkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus diperbincangkan publik.
-
Tsamara Amany Tegaskan Bahwa Revisi UU KPK Jadi Pintu Untuk Melemahkan Pemberantasan Korupsi
Ia menganggap adanya revisi UU KPK akan menjadi pintu masuk untuk melemahkan kedigdayaan lembaga antirasuah dalam pemberantasan korupsi di tanah air.
-
Politisi PDIP: Ah Dia Nggak Paham, Hingga KPK Protes Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK
"Ah dia (KPK) nggak paham, KPK itu institusi siapapun pimpinannya rapat, itu putusan institusi," ujar Masinton, di Jakarta, Sabtu (7/9/2019).
-
Fahri Hamzah Ditantang Laode M Syarif Untuk Buktikan Ucapannya Soal Pimpinan Minta Revisi UU KPK
Laode mengatakan pimpinan DPR harus bicara berdasarkan fakta dan tidak menyebarkan kebohongan.
-
PDIP Sorot Lambatnya Penyelidikan Beberapa Kasus Korupsi di KPK, Dukung Revisi UU KPK
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) berada pada posisi mendukung revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
-
Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Harus Diumumkan Kepada Publik Jadi Poin Draft Revisi RUU KPK
Upaya penyadapan merupakan salah satu poin yang dicantumkan di dalam rancangan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK
-
Pengajuan Draft Revisi UU KPK, Penyadapan Dapat Dilakukan Setelah Diberi Izin Oleh Dewan Pengawas
Pada saat menjalankan tugas,KPK dapat melakukan penyadapan. Namun pelaksanaan penyadapan dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Dewan Pengawas KPK
-
Ray Rangkuti Bilang Begini soal Revisi UU KPK
Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menilai, agenda paripurna untuk mengesahkan revisi UU KPK secara diam-diam
-
Revisi UU KPK Diminta Tak Keluar dari Prolegnas
Jika tetap berada di Prolegnas, maka akan mudah jika suatu saat UU KPK hendak dilakukan perbaikan.
-
Marzuki: Revisi UU KPK Sudah Tak Laku
Ini sudah mau kampanye. Saya yakin sudah enggak laku lagi pembahasan undang-undang. Apalagi mau pemilu.
-
Presiden: Revisi UU KPK Kurang Tepat
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpendapat, wacana revisi Undang Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
