Breaking News:

Revisi UU KPK

Presiden Jokowi Tak Teken UU KPK Hasil Revisi tapi Percepat Peraturan Pelaksana, Hakim MK Bingung

Keberadaan Undang-Undang (UU) KPK hasil revisi akhirnya tetap berlanjut meski tidak ditandatangani Presiden Joko Widodo.

RYANA ARYADITA UMASUGI
Persidangan di Mahkamah Konstitusi 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Keberadaan Undang-Undang (UU) KPK hasil revisi akhirnya tetap berlanjut meski tidak ditandatangani Presiden Joko Widodo. Bahkan, pemerintah telah mempersiapkan peraturan pelaksanaannya.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak permohonan uji formil Undang-Undang (UU) KPK hasil revisi, nomor registrasi 79/PUU-XVII/2019 yang diajukan para eks pimpinan lembaga antirasuah.

Namun, seorang anggota Hakim Konstitusi, Wahiduddin Adams memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion).

Presiden Joko Widodo
Presiden Joko Widodo (Biro Setpres)

Wahiduddin menyinggung sikap Presiden Joko Widodo yang tak kunjung menandatangani UU KPK hasil revisi tersebut.

Padahal pembentuk UU, yakni DPR dan Presiden sebelumnya telah sepakat melakukan revisi.

Jokowi tak meneken UU KPK tersebut dan membiarkannya otomatis menjadi undang-undang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 20 ayat (5) UU 1945 yang menyatakan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama otomatis sah menjadi undang-undang jika dalam kurun waktu 30 hari tidak disahkan Presiden.

"Tidak adanya jawaban yang pasti dan meyakinkan mengenai alasan Presiden Joko Widodo yang tidak menandatangani UU a quo, sehingga pengesahan UU a quo didasarkan pada ketentuan Pasal 20 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945," kata Wahiduddin dalam sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (4/5/2021).

Baca juga: Kabinet Joune-Kevin Butuh Wajah Baru, Opini Tidak Wajar BPK RI Buka Kinerja Buruk Pejabat Minut

Baca juga: Sosok Asli Pengirim Sate Beracun Dimata Orang Tua dan Tetangga di Majalengka, Ternyata Diluar Dugaan

Ia menyinggung sikap Jokowi atas UU KPK dengan sikapnya untuk peraturan lain.

Pasalnya saat Jokowi tak kunjung meneken UU KPK hasil revisi, tapi di sisi lain ia menetapkan secara segera sejumlah peraturan pelaksana UU 19 Tahun 2019 tersebut.

Padahal jika tak meneken UU KPK hasil revisi, maka umumnya presiden juga memerlukan waktu yang tidak segera untuk memetapkan peraturan pelaksana atas UU tersebut.

"Hal ini sangat jauh berbeda dengan praktik dan konteks beberapa UU sebelumnya yang pengesahannya juga tidak dalam bentuk tanda tangan Presiden. Di mana pada umumnya Presiden masih memerlukan waktu yang tidak secara segera menetapkan berbagai peraturan pelaksanaan dari suatu UU yang tidak ditandatanganinya," jelas dia.

Diketahui, presiden maupun kuasanya tak mampu memberikan penjelasan atas pertanyaan tersebut, bahkan sampai putusan akhir dibacakan.

Sehingga Wahiduddin meyakini UU KPK hasil revisi memang tidak sempurna, memiliki kekurangan, dan menimbulkan kecurigaan sebagaimana pernyataan ahli presiden yang diajukan dalam sidang gugatan ini, Maruarar Siahaan.

"Terhadap fakta ini telah beberapa kali kami minta penjelasan resmi dari kuasa presiden, namun hingga akhir persidangan, hal ini sama sekali tidak diberikan penjelasan," ujarnya.


Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Hakim MK Singgung Sikap Jokowi Tak Teken UU KPK Hasil Revisi, https://www.tribunnews.com/nasional/2021/05/05/hakim-mk-singgung-sikap-jokowi-tak-teken-uu-kpk-hasil-revisi.
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Adi Suhendi

Editor: Aswin_Lumintang
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved