Ketika Rompi Merah Muda Menyusul Keputusan Presiden

Pejabat publik yang semula ingin mengabdi dapat berubah ketika jabatan menghadirkan akses terhadap sumber daya, jaringan, dan pengaruh. Dalam situasi demikian, karakter pribadi menjadi faktor penentu.

Kasus BGN mengingatkan bahwa pembangunan institusi tidak cukup hanya dengan merekrut orang-orang pintar. Negara harus membangun sistem yang mampu membatasi godaan dan memperkuat integritas.

Karena itu, reformasi birokrasi tidak boleh berhenti pada digitalisasi pelayanan. Reformasi juga harus menyentuh dimensi budaya organisasi. Budaya malu terhadap korupsi harus lebih kuat daripada budaya takut terhadap hukuman.

Negara Hukum dan Masa Depan Tata Kelola Publik

Secara yuridis, asas utama negara hukum adalah equality before the law – setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. A.V. Dicey dalam Introduction to the Study of the Law of the Constitution (1885) menegaskan bahwa tidak boleh ada privilese hukum bagi pejabat negara. Penetapan tersangka terhadap mantan pimpinan BGN memperlihatkan bahwa prinsip tersebut sedang diuji dalam praktik. 

Tentu asas praduga tak bersalah harus tetap dihormati. Status tersangka bukanlah vonis bersalah. Proses peradilan yang independen dan objektif harus menjadi rujukan utama.

Namun secara politik dan administratif, langkah pemberhentian pejabat yang diduga terkait penyimpangan menunjukkan bahwa pemerintah berusaha menjaga kredibilitas program strategis nasional. 

Urgensi kasus ini terletak pada pesan yang dikirimkan kepada seluruh birokrasi Indonesia. Tidak ada program yang terlalu besar untuk diaudit. Tidak ada pejabat yang terlalu penting untuk diperiksa.

Relevansinya juga sangat kuat dengan situasi bangsa saat ini. Indonesia sedang menghadapi tantangan besar: korupsi yang terus berulang, ketimpangan sosial, menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi, serta tuntutan agar negara bekerja lebih efektif dan berintegritas.

Program MBG merupakan simbol harapan baru. Karena itu, tata kelolanya harus dijaga dengan standar tertinggi.

Pada akhirnya, pemberhentian Dadan Hindayana dan proses hukum yang menyusulnya harus dibaca lebih dari sekadar pergantian pejabat. Ia adalah ujian terhadap komitmen negara dalam membangun pemerintahan yang bersih.

Bangsa ini tidak kekurangan program. Yang sering kurang adalah integritas dalam menjalankannya. Ketika seorang pejabat kehilangan jabatan, negara masih bisa mencari penggantinya. Namun ketika publik kehilangan kepercayaan, pemulihannya jauh lebih sulit.

Karena itu, pelajaran terpenting dari peristiwa ini bukanlah siapa yang jatuh, melainkan bagaimana negara memastikan bahwa amanah publik tidak ikut jatuh bersama mereka. Sebab pada akhirnya, masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan oleh kualitas moral orang-orang yang mengelolanya. (*)