Birokrasi Zombie: Mesin Administrasi yang Sibuk tetapi Tidak Produktif

Istilah orang dalam atau nepotisme juga berperan penting dalam terciptanya birokrasi zombie karena inkompetensi yang tercipta tidak ada tempat bagi upaya-upaya terbaik menjalankan kebijakan yang ada. Korupsi adalah hal paling mematikan bagi terciptanya birokrasi zombie, karena kebijakan yang baik tentu tidak adakan dieksekusi dengan benar karena ada niat jahat untuk merampok uang negara, sehingga kalau kebijakan dijalankan secara substantif maka pejabat korup tentu saja akan merasa rugi. Karena kebijakan yang benar pasti mengunci semua niat jahat untuk korupsi.

Mengapa pejabat pemerintah tidak mau menjalankan dengan serius kebijakan yang sudah ditetapkan? Karena mereka selalu mendapat keuntungan dari gagalnya kebijakan yang dieksekusi itu. Padahal menurut Prof. Michael Potter dari Harvard, seharusnya sebuah organisasi akan berjalan efektif jika ada kesesuaian antara apa yang ditetapkan atau direncanakan yang menjadi bagian dari sebuah kebijakan itu bisa dijalankan sama persis dengan perencanaan itu.

Demikian juga, kita menghadapi kegagalan budaya organisasi yang memang birokrasi pemerintahan sejak dulu dijalankan secara serampangan, yang penting sudah bekerja dan yang penting asal bapak senang. Ini sangat dominan dalam birokrasi zombie. Budaya organisasi korup dan totaliter yang sudah terbangun lama karena feodalisme yang mengikat kuat, adalah bagian dari tantangan yang dihadapi birokrasi modern. Tidak mungkin sebuah organisasi menjadi modern kalau pola lama masih terus dijadikan patron untuk menjalankan semua kebijakan yang ada.

Menurut Peter Drucker, nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam organisasi yang baik jika tidak bisa dijalankan bersinergi dengan kebijakan yang dibuat akan gagal pada akhirnya. Kalau ditelusuri berbasis teori dan empiris, ada begitu banyak variabel yang mempengaruhi mengapa sebuah kebijakan yang sangat baik gagal dalam implementasinya dan tidak bisa memberikan manfaat bagi banyak orang.

Waktu terus berubah, ilmu pengetahuan berkembang dengan cepat, perilaku manusia juga dituntut untuk berubah sehingga kebijakan yang dibuat tidak hanya sekedar dibuat dan menyenangkan orang-orang tertentu tapi tujuan utama melayani kepentingan publik harus menjadi prioritas. Ini semua dimaksudkan agar setiap kebijakan tidak hanya menguntungkan segelintir orang tapi benar-benar tepat sasaran untuk menciptakan kemaslahatan bagi banyak orang. (*)