Status Tersangka dan Batas Konstitusional Pemberhentian Kepala Daerah

Lebih jauh, jika status tersangka dijadikan dasar pemberhentian, maka akan terbuka ruang bagi instrumentalitas hukum pidana sebagai alat delegitimasi politik.

Hal ini berpotensi merusak keseimbangan kekuasaan dalam sistem pemerintahan daerah dan menciptakan ketidakstabilan institusional. Dalam jangka panjang, praktik semacam ini dapat menggerus kepercayaan publik terhadap hukum sebagai mekanisme penyelesaian yang objektif dan adil.

Oleh karena itu, penting untuk menegaskan bahwa batas konstitusional dalam pemberhentian kepala daerah harus dijaga secara konsisten.

Status tersangka tidak memiliki konsekuensi langsung terhadap pemberhentian, karena belum memenuhi standar pembuktian yang ditetapkan oleh hukum. Pemberhentian sementara hanya dapat dilakukan pada tahap penuntutan, sedangkan pemberhentian tetap mensyaratkan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam negara hukum, prosedur bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen untuk menjamin keadilan dan mencegah kesewenang-wenangan.

Mengabaikan prosedur berarti membuka ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan, yang pada akhirnya merugikan sistem hukum itu sendiri.

Oleh karena itu, konsistensi dalam menegakkan batas-batas hukum menjadi prasyarat utama untuk menjaga integritas negara hukum.

Sebagai penutup, perdebatan mengenai pemberhentian kepala daerah tidak boleh berhenti pada pertanyaan apakah seseorang telah berstatus tersangka.

Pertanyaan yang lebih fundamental adalah apakah proses hukum telah mencapai tahap yang secara konstitusional membenarkan tindakan tersebut.

Tanpa kejelasan dalam menjawab pertanyaan ini, hukum akan kehilangan arah, dan keadilan akan dikalahkan oleh persepsi.

Baca Berita Tribun Manado di Google News

WhatsApp TribunManado.co.id : KLIK