Dari Prestasi ke Dampak: Menguji Arah Baru Digitalisasi Daerah

Ringkasan Berita:

• Pada akhirnya, transaksi QRIS di pasar tradisional hanyalah permukaan dari sebuah perubahan yang lebih dalam.
• Ujian sesungguhnya bukan hanya pada seberapa tinggi angka PAD meningkat, tetapi pada seberapa berkualitas peningkatan itu terjadi. 
• Tanpa dampak yang nyata, prestasi P2DD hanya menjadi pengakuan yang indah namun kosong makna bagi masyarakat. 

Oleh: 

Ircham Andrianto Taufick - 
Kepala Tim Implementasi Kebijakan dan Pengawasan SP PUR - Bank Indonesia Sulut

BANYAK daerah hari ini merayakan keberhasilan digitalisasi. Transaksi non-tunai meningkat, kanal pembayaran bertambah, dan berbagai penghargaan diraih. 

Namun pertanyaan yang jarang diajukan adalah ini: apakah semua itu benar-benar mengubah kualitas fiskal daerah atau hanya sekadar statistik?

Di sebuah pagi yang ramai di Pasar Bersehati, Manado, seorang pembeli mengangkat ponselnya, memindai QRIS dan transaksi selesai dalam hitungan detik. 

Demikian pula di tempat wisata Taman Kelong, Kota Tomohon, dimana pengunjung cukup memindai QRIS untuk membayar tiket masuk dan retribusi pemerintah. 

Di balik kesederhanaan itu, terdapat sesuatu yang lebih besar sedang bekerja yaitu perubahan pemerintah daerah dalam mengelola ekonomi. 

Perubahan itu kini mulai terlihat hasilnya. Provinsi Sulawesi Utara diakui sebagai salah satu yang berhasil menjalankannya.

Pada Championship Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2025, Provinsi Sulawesi Utara bersama Kota Manado, Kota Tomohon, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berhasil meraih apresiasi. 

Hal ini menjadi indikator bahwa digitalisasi mulai bergerak dari tataran program menuju dampak nyata.

Di titik ini muncul pertanyaan yang lebih penting: apakah capaian ini cukup? Atau justru ini baru awal dari tantangan yang lebih kompleks?

Selama ini keberhasilan digitalisasi daerah terlalu sering diukur dari apa yang mudah dilihat: jumlah transaksi non-tunai, banyaknya kanal pembayaran, atau implementasi sistem digital. 

Indikator ini memang penting, tetapi berisiko menyesatkan jika dijadikan tujuan akhir karena digitalisasi hanya berhenti sebagai aktivitas, bukan transformasi. 

Hal ini mengakibatkan banyak daerah yang berhasil meningkatkan transaksi digital secara signifikan, tetapi belum diikuti dengan perbaikan kepatuhan pajak maupun penurunan kebocoran.