Ketika Dialog Akademik Menghilang

Kampus sebagai Nurani Publik

Idealnya, kampus adalah nurani publik: ruang kegelisahan intelektual. Ia gelisah ketika kekuasaan terlalu nyaman, ketika masyarakat terlalu pasrah, ketika kebenaran digantikan slogan. Kegelisahan itu diekspresikan bukan melalui agitasi, tetapi melalui argumen.

Jika kegelisahan tersebut tidak tampak dalam forum sebesar pertemuan guru besar dan presiden, publik wajar mengajukan pertanyaan reflektif: bagaimana dunia akademik memaknai perannya hari ini?

Empat Pokok Refleksi

1. Tantangan Dialog antara Ilmu dan Kekuasaan

Pertemuan besar ini memperlihatkan bahwa dialog antara otoritas pengetahuan dan otoritas politik masih menghadapi tantangan. Dalam demokrasi deliberatif, relasi ini idealnya timbal balik: negara membuka diri terhadap kritik berbasis riset, akademisi menyampaikan pandangan secara bertanggung jawab. Ketika dialog belum terwujud secara utuh, yang perlu dibenahi adalah ekosistemnya.

2. Keberanian Akademik sebagai Etos

Keheningan kolektif dapat dibaca sebagai pengingat pentingnya merawat etos keberanian akademik. Guru besar bukan hanya otoritas ilmiah, tetapi juga figur moral. Publik berharap kampus tetap menjadi ruang pembela kebenaran, bukan sekadar bagian dari mekanisme legitimasi formal.

3. Pendidikan Publik melalui Keteladanan

Peristiwa ini juga menjadi pendidikan sosial. Mahasiswa dan masyarakat belajar dari apa yang mereka lihat. Ketika dunia akademik mempraktikkan dialog kritis yang beradab di ruang publik, ia sedang mendidik bangsa tentang makna demokrasi substantif.

4. Demokrasi Membutuhkan Argumen, Bukan Simbol

Demokrasi yang sehat tidak bertumpu pada barisan gelar di belakang penguasa, melainkan pada keberanian argumen yang berdiri sejajar. Legitimasi yang kokoh lahir dari percakapan substantif, bukan semata dari representasi simbolik.

Penutup

Pertemuan 15 Januari 2026 patut dicatat sebagai peristiwa simbolik dalam relasi antara pengetahuan dan kekuasaan. Ia tidak perlu dibaca secara personal, melainkan sebagai cermin ekosistem demokrasi kita: sejauh mana ruang dialog dijaga, sejauh mana keberanian intelektual dirawat.

Demokrasi yang sehat tidak hidup dari deretan gelar, melainkan dari kualitas percakapan publik. Universitas, dalam tradisi terbaiknya, adalah ruang pembentukan nalar kritis, bukan sekadar sumber legitimasi simbolik. Ketika dialog menyempit, yang terancam bukan hanya martabat akademik, tetapi juga kualitas kebijakan publik.

Bangsa ini membutuhkan sinergi negara dan kampus, tetapi sinergi itu hanya bermakna bila dibangun di atas kesetaraan moral: keberanian untuk bertanya, kebebasan untuk berbeda, dan tanggung jawab untuk mengatakan yang benar. Di sanalah peran guru besar menemukan relevansinya – bukan sebagai ornamen kekuasaan, melainkan sebagai penjaga nurani publik. (*)