Ketika Dialog Akademik Menghilang

Pierre Bourdieu menyebut bahwa kehadiran elite intelektual dalam ruang kekuasaan membangun modal simbolik tertentu (Bourdieu, 1986). Kehadiran ratusan profesor di istana dapat memperkuat citra bahwa kebijakan negara didukung dunia pengetahuan. Secara politik, ini wajar. Namun dari sudut pandang publik, makna simbolik itu sangat ditentukan oleh apa yang terjadi di dalam forum tersebut.

Ketika dialog tidak tampak, muncul jarak persepsi. Kampus yang selama ini diharapkan menjadi benteng nalar berisiko dipandang terlalu dekat dengan kekuasaan. Di tengah krisis kepercayaan terhadap banyak institusi, dunia akademik justru dituntut menjaga kredibilitasnya melalui independensi dan keberanian intelektual.

Warisan Budaya Hierarkis

Antropologi politik membantu memahami mengapa dialog setara sering sulit terwujud. Clifford Geertz menunjukkan bahwa budaya politik Indonesia masih dipengaruhi struktur hierarkis, di mana kritik terbuka kerap dianggap tidak sopan (Geertz, 1980). Demokrasi prosedural sudah berjalan, tetapi budaya egalitarian masih terus berproses.

James Scott membedakan antara kritik yang hidup di ruang privat (hidden transcript) dan yang tampil di ruang publik (public transcript) (Scott, 1990). Demokrasi yang matang membutuhkan keberanian menghadirkan kritik dalam ruang publik, dengan bahasa yang beradab dan argumentatif.

Politik, Legitimasi, dan Peran Intelektual

Secara politis, pertemuan presiden dan guru besar dapat dipahami sebagai upaya membangun legitimasi berbasis pengetahuan: kekuasaan tidak hanya disokong suara elektoral, tetapi juga otoritas keilmuan (Estlund, 2008). Ini sah dalam demokrasi.

Tantangannya adalah memastikan bahwa legitimasi tersebut lahir dari dialog substantif, bukan semata representasi simbolik. Antonio Gramsci mengingatkan bahwa ketika kaum intelektual terlalu larut dalam arus dominan kekuasaan, mereka berisiko kehilangan fungsi korektifnya (Gramsci, 1971). Demokrasi yang sehat membutuhkan kehadiran intelektual yang tetap kritis sekaligus konstruktif.

Demokrasi sebagai Percakapan

Salah satu ciri demokrasi yang matang adalah hidupnya percakapan publik. Demokrasi tidak hanya berlangsung dalam pemilu, tetapi juga dalam diskusi. Ia tumbuh melalui perbedaan pendapat yang disampaikan dengan etika dan argumentasi.

Karena itu, persoalan utamanya bukan apakah presiden berhak berbicara panjang. Itu hak konstitusional. Pertanyaan reflektifnya adalah bagaimana dunia akademik memanfaatkan forum tersebut untuk menghadirkan dialog yang bermakna bagi publik.

Bangsa ini membiayai perguruan tinggi bukan hanya untuk melahirkan tenaga terampil, tetapi juga untuk membentuk warga yang matang secara demokratis. Ketika fungsi itu tampak dalam ruang publik, kepercayaan terhadap kampus akan tumbuh.

Antara Kesantunan dan Keberanian

Budaya Indonesia menjunjung kesantunan. Namun kesantunan dalam ruang publik seharusnya tidak meniadakan keberanian. Ada perbedaan antara hormat dan pasif, antara etika dan sikap menghindar.

Kesantunan sejati justru tercermin ketika seseorang mampu mengajukan pertanyaan kritis dengan bahasa yang beradab. Guru besar yang bertanya secara kritis kepada presiden tidak sedang melanggar etika, melainkan menjalankan tanggung jawab intelektualnya.