Santri dan Peradaban Dunia: Moderasi dan Inovasi untuk Kemanusiaan 

Oleh: 
Dr. Drs. H. Ulyas Taha, M.Pd (Kakanwil Kemenag Sulut)

DI tengah derasnya arus globalisasi, disrupsi teknologi, ketegangan identitas, dan krisis nilai yang membelah masyarakat, Hari Santri 2025 hadir sebagai refleksi mendalam tentang peran strategis santri dalam menegakkan moderasi beragama dan inovasi sosial. 

Santri bukan sekadar penjaga tradisi, tetapi arsitek moral dan intelektual bangsa; bukan sekadar penghafal kitab, tetapi agen peradaban yang mampu menjembatani nilai lokal dan tantangan global. 

Moderasi bukan kata netral, melainkan keberanian berpikir kritis, bersikap etis, dan bertindak inklusif; inovasi bukan sekadar penciptaan teknologi, tetapi kemampuan menyintesiskan ilmu, iman, dan kemanusiaan. 

Hari Santri, dengan tema “Mengawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Dunia”, menegaskan bahwa kemerdekaan sejati tidak hanya tercermin dalam batas wilayah, tetapi dalam kapasitas bangsa untuk berkontribusi bagi umat manusia (Al-Ghazali, Ihya’ Ulum al-Din, 1980; Al-Farabi, Ara Ahl al-Madinah al-Fadilah, 1995; Hasyim Asy’ari, Adabul ‘Alim wal Muta’allim, 1925).

Filosofi pendidikan santri menekankan keseimbangan antara ilmu, moralitas, dan spiritualitas. Al-Farabi menegaskan bahwa masyarakat utama lahir dari integrasi akal dan nilai ilahiah (Ara Ahl al-Madinah al-Fadilah, 1995), sementara Al-Ghazali menyatakan bahwa kebijaksanaan lahir dari keseimbangan akal dan hati (Al-Ghazali, Ihya’ Ulum al-Din, 1980). 

Dalam konteks Indonesia, pesantren menjadi laboratorium filsafat praksis, di mana ilmu dan iman berinteraksi untuk mencetak generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga beretika dan bermartabat (Azra, Islam Nusantara dan Tantangan Modernitas, 2015). 

KH. Ahmad Dahlan menekankan bahwa iman tanpa amal sosial hanyalah kesalehan kosong (Ahmad Dahlan, Pemikiran dan Gerakan Muhammadiyah, 1912), sedangkan Ibn Miskawayh menggarisbawahi akhlak al-karimah sebagai landasan kebahagiaan kolektif (Ibn Miskawayh, Tahzib al-Akhlaq, 1030). 

Nilai-nilai ini menegaskan bahwa moderasi beragama bukanlah sekadar sikap tengah, tetapi integrasi etika, akal, dan spiritualitas.

Hari Santri mengingatkan pada Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 yang dikeluarkan Nahdlatul Ulama. Fatwa ini bukan hanya dokumen politik, tetapi refleksi filosofis tentang hubungan agama dan negara (Hasyim Asy’ari, Risalah Ahlussunnah wal Jama’ah, 1926). 

KH. Hasyim Asy’ari menegaskan bahwa ilmu dan perjuangan adalah dua sisi dari satu pengabdian (Hasyim Asy’ari, Adabul ‘Alim wal Muta’allim, 1925). Perjuangan santri menunjukkan bahwa moderasi beragama bukan lemah atau pasif, tetapi aktif dan rasional dalam melindungi kemanusiaan. 

Sejak abad ke-20, pesantren juga menjadi pusat kritik sosial yang melahirkan ulama dan tokoh intelektual yang mampu menengahi konflik politik dan sosial, seperti KH. Abdurrahman Wahid, yang menekankan pluralisme dan penghormatan terhadap perbedaan (Abdurrahman Wahid, Islamku, Islam Anda, Islam Kita, 2006).

Dari perspektif antropologi, santri merupakan entitas budaya yang adaptif. Clifford Geertz menyebut pesantren sebagai sistem kebudayaan yang menggabungkan Islam, tradisi lokal, dan nilai moral (Geertz, The Religion of Java, 1960), sementara Bourdieu menjelaskan pesantren sebagai habitus, tempat nilai-nilai dibiasakan, bukan sekadar diajarkan (Bourdieu, Outline of a Theory of Practice, 1977). Homi K. 

Bhabha menekankan bahwa identitas budaya bersifat dinamis dan hybrid (The Location of Culture, 1994), sehingga santri bisa menjadi jembatan antara tradisi dan modernitas, lokal dan global. 

Di era digital, santri modern memanfaatkan literasi digital, konten dakwah kreatif, podcast pendidikan Islam, literasi media, dan gerakan filantropi online. Pesantren bukan lagi ruang tertutup, tetapi laboratorium inovasi sosial yang relevan dengan kebutuhan zaman (Azra, Islam Nusantara dan Tantangan Modernitas, 2015).