Relawan Palsu dan Politik Rente

Buya Syafii Maarif dalam Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan (2009) mengingatkan: “Politik harus dilihat sebagai jalan ibadah sosial, bukan sarana memperkaya diri atau kelompok.” Pandangan ini menohok relawan transaksional yang memperlakukan politik sebagai ladang keuntungan.

Franz Magnis-Suseno dalam Etika Politik (1988) menegaskan: “Politik yang baik adalah politik yang mendahulukan kepentingan bersama. Begitu politik berubah menjadi sarana perebutan keuntungan pribadi, ia kehilangan legitimasi moral.” Kutipan ini memperkuat kritik terhadap relawan yang lebih mengejar rente ketimbang pengabdian.

Jacques Derrida menambahkan dalam Rogues: Two Essays on Reason (2005) bahwa demokrasi selalu “belum selesai” (to come) dan menuntut kewaspadaan moral warga. Relawan yang justru menjual idealisme adalah pengkhianat terhadap proses penyempurnaan demokrasi itu.

Apatisme, Rente, dan Polarisasi

Fenomena ini punya implikasi sosial-politik serius. Pertama, muncul apatisme publik. Rakyat menyaksikan politik sebagai panggung dagang kekuasaan penuh kepura-puraan. Kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi semakin terkikis.

Kedua, fenomena ini melanggengkan budaya rente. Jabatan publik diperlakukan sebagai komoditas politik yang bisa diperjualbelikan. Meritokrasi hancur karena pejabat terpilih bukan berdasarkan kapasitas, melainkan hasil transaksi politik.

Ketiga, relawan transaksional memperparah polarisasi. Alih-alih mempersatukan bangsa pasca-pilpres, mereka justru menambah bara konflik dengan menuntut kepentingan kelompoknya. Dalam jangka panjang, hal ini menguatkan oligarki kecil yang bermain di balik layar kekuasaan.

Amartya Sen dalam Development as Freedom (1999) menekankan bahwa demokrasi sehat hanya berdiri jika kepentingan publik ditempatkan di atas kepentingan sempit. Jika demokrasi berubah menjadi transaksi jabatan, rakyat kehilangan haknya atas kebebasan dan keadilan.

Boni Hargens dalam Oligarki dan Demokrasi: Politik Indonesia Kontemporer (2014) menyatakan: “Relawan yang menjelma menjadi elite baru adalah cermin bahwa demokrasi kita sedang sakit. Mereka mengubah solidaritas politik menjadi investasi modal sosial untuk jabatan.” Fenomena ini semakin nyata saat relawan terjebak menjadi bagian dari oligarki baru.

Kutipan Boni Hargens mempertegas analisis Magnis-Suseno: demokrasi tanpa moralitas politik hanyalah panggung perebutan kursi. Sementara Buya Syafii menekankan dimensi ibadah sosial, Boni mengingatkan kita bahwa relawan palsu sedang membajak demokrasi dengan logika investasi kekuasaan.

Demokrasi yang Dibajak

Secara filosofis, demokrasi Indonesia sedang dibajak. Demokrasi bukan hanya soal pemilu, melainkan tata hidup bersama yang menjamin kebebasan, kesetaraan, dan keadilan. Namun, relawan yang terjebak logika rente justru membajak demokrasi.

Jacques Derrida dalam Rogues: Two Essays on Reason (2005) menyebut demokrasi selalu bersifat to come – proyek yang belum selesai, menuntut penyempurnaan. Demokrasi membutuhkan warga yang menjaga agar ia tidak jatuh ke tangan kepentingan sempit. Relawan transaksional justru menjauhkan demokrasi dari penyempurnaan itu.

Franz Magnis-Suseno dan Derrida sama-sama menekankan perlunya integritas moral dalam politik. Namun, Magnis berbicara dari perspektif normatif-etis, sementara Derrida menegaskan politik sebagai proyek yang tak pernah selesai. Perbandingan ini menunjukkan bahwa demokrasi hanya dapat bertahan jika dijaga secara simultan oleh prinsip etis dan kewaspadaan filosofis.

Bung Karno, Gus Dur, dan Buya Syafii memberikan landasan historis dan spiritual yang mengikat: politik sebagai perjuangan moral, etis, dan kemanusiaan. Relawan yang menukar idealisme dengan kursi hanyalah pengkhianat pesan sejarah ini.