Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

UMP 2026

Perkiraan UMP 38 Provinsi Jika Naik 7,7 Persen: Jakarta Hampir Rp. 6 Juta, Jogja Rp. 2.440.000

Tayang: Sabtu, 22 November 2025 08:02 WITA

Penulis: Tim Tribun Manado | Editor: Gryfid Talumedun

lihat foto

Bangka Pos

PRAKIRAAN UMP - Ilustrasi Upah Minimum Provinsi ( UMP). Perkiraan UMP 38 Provinsi Jika Naik 7,7 Persen: Jakarta Hampir Rp. 6 Juta, Jogja Rp. 2.440.000

Baca Selanjutnya:

Ormas Agama, UMKM dan BUMD Bisa Kelola Tambang? Berikut Aturan Lengkapnya

TRIBUNMANADO.CO.ID - Gelombang harapan dan kegelisahan mulai terasa di seluruh Indonesia menjelang pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026.

Di tengah biaya hidup yang terus merangkak naik, muncul satu pertanyaan besar.

Berapa sebenarnya UMP di 38 provinsi jika usulan kenaikan hingga 10 persen benar-benar disetujui pemerintah?

Wacana kenaikan UMP 2026 yang awalnya digulirkan dengan angka 7,7 persen kini menguat menjadi 10 persen di tingkat nasional.

Jika skenario ini disahkan, hampir semua provinsi berpotensi mengalami lonjakan upah, sebuah kabar yang dinantikan jutaan pekerja sekaligus menjadi bahan perhitungan serius bagi dunia usaha.

Menjelang akhir 2025, isu ini menjadi semakin panas, memicu diskusi dari ruang rapat perusahaan hingga forum-forum buruh yang berharap akan kepastian yang lebih baik bagi kesejahteraan mereka.

Para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menuntut kenaikan minimal 7,77 persen, bahkan berharap bisa melompat hingga 8,5–10,5 persen.

Di sisi lain, pemerintah masih memfinalisasi formula resmi penetapan upah yang akan menjadi acuan seluruh provinsi.

Aksi buruh yang terjadi di berbagai daerah menegaskan pentingnya kenaikan UMP tahun depan.

Mereka menilai penyesuaian upah bukan hanya soal angka, tetapi menyangkut kemampuan pekerja mempertahankan daya beli serta mengurangi kesenjangan kesejahteraan antarwilayah.

Wacana ini pun terus menguat, dengan 38 provinsi menunggu kepastian angka UMP 2026 angka yang akan menentukan arah ekonomi jutaan pekerja di tahun mendatang.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sedang menyusun formula resmi, sedangkan kelompok buruh mendesak kenaikan minimal 7,77 persen sebagai angka ideal yang diyakini dapat memperkuat daya beli masyarakat.

Menurut buruh KSPI, persentase itu dihitung berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu sesuai formula Mahkamah Konstitusi.

Mereka menilai kenaikan tersebut diperlukan untuk mendorong konsumsi dan menggerakkan ekonomi nasional.

Aksi buruh pun digelar di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Batam, hingga Manokwari.

Selain menuntut kenaikan UMP, seperti dilansir Kontan.co.id, buruh juga meminta HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah), pencabutan PP 35/2021, serta pengesahan UU Ketenagakerjaan baru.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyebut kenaikan 7,77 persen merupakan titik tengah antara usulan buruh (10,5 persen) dan kemampuan pemerintah (6,5 persen).

Buruh juga berharap kenaikan upah dapat diberlakukan secara tunggal dan merata untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah. S

aid mencontohkan tingginya PHK di Jawa Tengah meski UMR provinsi tersebut adalah yang terendah di Indonesia, sehingga persoalan bukan pada besarnya upah, melainkan faktor lain seperti efisiensi dan kondisi industri.

Tuntutan demo buruh:

1. HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah).

2. Kenaikan upah minimum sebesar 8,5–10,5 persen.

3. Pencabutan PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pekerja Alih Daya.

4. Pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi