Daftar Prediksi UMP 2026 Tiap Provinsi, Masih Difinalisasi Dewan Pengupah

14. UMP 2025 Provinsi Jawa Timur : Rp2.305.985

15. UMP 2025 Daerah Istimewa Yogyakarta : Rp2.264.080,95 

16. UMP 2025 Provinsi Jawa tengah : Rp2.169.349

17. UMP 2025 Provinsi Bali : Rp2.996.500

18. UMP 2025 Provinsi Nusa Tenggara Timur : Rp2. 328.969

19. UMP 2025 Provinsi Nusa Tenggara Barat : Rp2.602.931

20. UMP 2025 Provinsi Maluku Utara : Rp3.408.000 

21. UMP 2025 Provinsi Maluku : Rp3.141.700 

22. UMP 2025 Provinsi Sulawesi Tengah : Rp2.915.000 

23. UMP 2025 Provinsi Sulawesi Tenggara : Rp3.073.551 

24. UMP 2025 Provinsi Sulawesi Utara : Rp3.775.425  

25. UMP 2025 Provinsi Sulawesi Selatan : Rp3.657.527

26. UMP 2025 Provinsi Gorontalo : Rp3.221.731 

27. UMP 2025 Provinsi Sulawesi Barat : Rp3.104.430 

28. UMP 2025 Provinsi Kalimantan Barat : Rp2.878.285 

29. UMP 2025 Provinsi Kalimantan Tengah : Rp3.473.621,04 

30. UMP 2025 Provinsi Kalimantan Selatan : Rp3.496.194 

31. UMP 2025 Provinsi Kalimantan Utara : Rp3.580.160 

32. UMP 2025 Provinsi Kalimantan Timur : Rp3.579.314 

33. UMP 2025 Provinsi Papua : Rp4.285.850

34. UMP 2025 Provinsi Papua Barat : Rp3.393.500 

35. UMP 2025 Provinsi Papua Tengah : Rp4,285.848

36. UMP 2025 Provinsi Papua Barat Daya : Rp3.614.000

37. UMP 2025 Papua Selatan: Rp4.285.850

38. UMP 2025 Papua Pegunungan: Rp4.285.847 

Potensi Mogok Nasional: 5 Juta Buruh Siap Turun ke Jalan

Ketegangan meningkat setelah Partai Buruh dan KSPI mengumumkan rencana Mogok Nasional, aksi besar yang diperkirakan melibatkan 5 juta buruh dari lebih 5.000 pabrik di 38 provinsi.

Aksi ini direncanakan berlangsung pada akhir November atau awal Desember 2025—tepat setelah pengumuman UMP dan UMK.

Menurut Iqbal, buruh akan menghentikan seluruh produksi dan bergerak dari pabrik menuju kantor pemerintahan.

Di Jakarta, aksi terpusat di Istana Negara atau DPR RI. “Jika Menaker memaksakan kenaikan upah ala pemerintah, Mogok Nasional tidak bisa dihindari,” tegasnya.

Serikat pekerja menilai pemerintah lebih condong ke kepentingan pengusaha, terutama setelah Apindo mengusulkan indeks kenaikan 0,1–0,5. Iqbal bahkan menyebut, bila Menaker terus mengikuti kemauan pengusaha, Presiden sebaiknya mempertimbangkan pergantian menteri.

Perdebatan Rumus Upah: Dari Rumus Lama ke Formula Baru

Selama ini, perhitungan UMP mengacu pada PP 51/2023—yang mengatur formula berbasis:

1. Inflasi
2. Pertumbuhan ekonomi
3. Indeks tertentu (rekomendasi pemerintah)

Namun setelah dicabut MK, kebijakan pengupahan harus diselaraskan ulang. Serikat buruh meminta indeks minimal 1,0–1,4, sementara pemerintah dan pengusaha menyarankan angka lebih kecil. Pemilihan indeks sangat menentukan besaran kenaikan.

Sebagai contoh:

Inflasi 2,65 persen + Indeks 1,0 × Pertumbuhan ekonomi 5,12 persen = Kenaikan 7,77 persen

Menurut buruh, angka tersebut paling realistis, sementara 6,5 persen (UMP 2025) adalah batas minimal.

Mengapa Buruh Menolak Upah Rendah?

Menurut Iqbal, argumen klasik bahwa kenaikan upah menyebabkan PHK adalah narasi menyesatkan.

Ia mencontohkan tahun 2024–2025, PHK terbesar justru terjadi di Jawa Tengah—provinsi dengan UMP terendah se-Indonesia. “Faktanya, upah murah tidak mencegah PHK,” ujarnya.

Ia menyebut penyebab PHK lebih disebabkan penurunan daya beli dan regulasi industri yang tidak sinkron, misalnya kebijakan impor garmen yang sempat longgar.

Buruh menegaskan, daya beli yang stabil adalah kunci pertumbuhan ekonomi. Upah yang sangat rendah hanya akan menekan konsumsi rumah tangga, yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional.

UMP 2025 Sebagai Perbandingan

Pada 2025, rata-rata kenaikan UMP mencapai 6,5 persen.

 DKI Jakarta menjadi yang tertinggi (Rp5.396.761), sementara Jawa Tengah terendah (Rp2.169.349).

Angka ini menjadi dasar evaluasi bagi buruh bahwa kenaikan 2025 belum cukup menyesuaikan kebutuhan hidup.

Dengan berbagai dinamika tersebut, penetapan UMP 2026 dipastikan menjadi salah satu kebijakan paling menentukan sepanjang tahun.

 Pemerintah berada pada titik krusial: menjaga iklim usaha tetap kondusif, sekaligus menjamin buruh memperoleh upah layak untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Sampai formula baru diumumkan, ketegangan diperkirakan terus meningkat. Buruh bersiap turun ke jalan bila tuntutan tidak dipenuhi, sementara pengusaha khawatir kenaikan terlalu tinggi dapat mengganggu kestabilan biaya produksi.

Pada akhirnya, UMP bukan sekadar angka. Ia adalah representasi dari bagaimana negara melindungi warganya—terutama mereka yang menggantungkan hidup pada upah bulanan.

Artikel ini telah tayang di TribunKaltim.co

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado, Threads Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.