Pemerintah Perlu Mengubah Paradigma Sakit Menjadi Sehat,Menurut Dosen FKM Unsrat dr Adi Tucunan MKes

MANADO, TRIBUN - Data dari BPJS Kesehatan Cabang Utama Manado, sepanjang Januari hingga Juli 2025 beberapa penyakit berbiaya tertinggi rawat inap di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) seperti rumah sakit. 

Secara berturut penyakit itu, Gagal Jantung, Ginjal Hipertensi dengan gagal ginjal dan Syok Sepsis (infeksi yang menyebabkan kegagalan organ). Sementara itu, ada empat penyakit yang berbiaya paling tinggi khusus layanan rawat jalan. Empat penyakit tersebut, Dialisis (cuci darah), Katarak, Hipertensi dan Diabetes Melitus. 

Kemudian yang dibayarkan BPJS Kesehatan Cabang Manado sepanjang Januari hingga Juli 2025 sebesar Rp 1.196.175.789.604.

"Dana sebesar itu untuk membiaya pelayanan kesehatan, klaim peserta JKN di enam kabupaten kota di Sulut," ujar Kepala BPJS Kesehatan Cabang Utama Manado, drg  Betsy MO Roeroe AAAK, Kamis (25/9/2025). 

Perlu Mengubah Paradigma

Terkait data BPJS Kesehatan tersebut, dr Adi Tucunan MKes, Dosen Pengajar Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado memberikan tanggapannya. 

Menurut dia, sektor kesehatan di Indonesia salah satu yang cukup kompleks di dunia hari ini. 

"Jika kita bicara tentang sistem pembiayaan via BPJS sebagai operasionalisasi dari Jaminan Kesehatan Nasional maka kita kan dapatkan bahwa ada banyak kelemahan yang perlu diperbaiki untuk mengatasi penyakit katastrofik (penyakit berbiaya tinggi karena harus jangka panjang pembiayaannya) seperti yang disebutkan 4 penyakit tertinggi di atas, " ujat Tucunan. 

Lanjut dia, pemerintah perlu mengubah paradigma dari paradigma sakit menjadi paradigma sehat, itu yang utama. 

"Karena selama ini kita selalu blunder dengan mengatasi masalah kesehatan dari aspek penyakit, nanti masyarakat sudah sakit-sakitan baru pemerintah turun tangan dengan penanganan melalui BPJS, ini akan menghabiskan sumberdaya keuangan negara kalau modelnya selalu membiayai orang sakit," ujar diam 

Tucunan menyebut, cara terbaik tentu saja dengan mencegah orang sehat tidak jatuh sakit, dengan cara perkuat kebijakan preventif promotif dengan melakukan kerjasama lintas sektor. 

"Jadi, sektor kesehatan tidak terdampak terlalu besar karena bekerja sendirian dan bisa berakibat pada anggaran kesehatan bocor atau defisit. 

Perilaku hidup sehat harus menjadi kebijakan skala prioritas pemerintah jika kita mau menjaga stabilitas keuangan negara," kata dia. 
Tucunan melanjutkan, anggaran kesehatan di sektor preventif promotif harus diperbesar, dan itu akan lebih murah jika dibandingkan dengan mengeluarkan anggaran kepada kuratif. 

"Tentu saja beban BPJS untuk membiayai penyakit harus didasari pada ketepatan membiayai kasus, jangan terjadi Fraud karena ini menguras anggaran BPJS terlalu besar," ujar dia. (*)