Berlangsung Alot, Pansus DPRD Bitung Soroti Anggaran Rp 5 Miliar di Sekretariat Daerah

"Angka ini yang pakai sekda, yang jawab harus sekda, jelaskan kenapa tidak terlaksana biaya operasional," kata anggota Pansus DPRD Bitung Syam Panai.

Wakil Ketua Pansus Ramlan Ifran kembali menekankan kenapa tidak terealisasi bukan, perhitungan hitung menghitung jawaban dari BKAD.

"Jika jawabannya seperti itu kami kurang puas, yang perlu jawabannya kenapa tidak terpakai bukan angka per angka karena kebijakan ini ada di Sekda," jelas Ramlan Ifran.

Sekda Bitung Rudy Theno kemudian memberikan kesempatan kepada Kasubag Keuangan pada Bagian Perencanaan Setda Kota Bitung Fitri Sidampoy, untuk memberikan penjelasan terkait Rp 5 miliar.

Dalam keterangannya Fitri bilang, untuk belanja barang dan jasa selisih tak terelasis Rp 1,4 miliar ada sisa belanja jasa tenaga administrasi di bulan Desember 2025.

Untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3) paruh waktu sebanyak 914 orang.

"Di bayar oleh Setda untuk anggaran 1 bulan anggaran Rp 2,4 Miliar dan realisasi Rp 1,4 miliar. Dalam prosesnya kami menunggu dari BKPSDM terkait berapa jumlah P3K Paruh waktu yang di terima. Sehingga dalam realisasi sesuai jumlah pegawai P3K paruh waktu," jelas Fitri.

Dan itulah jawaban yang diperlukan oleh Pansus DPRD yang nantinya akan didalami.

(TribunManado.co.id/Crz)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.