Revolusi Sunyi Tambang Rakyat di Sulawesi Utara

Untuk itu, pembentukan koperasi harus dibarengi dengan pendidikan struktural dan pembinaan kelembagaan.

Sulut perlu mendirikan Akademi Koperasi Tambang, sebuah pusat pembelajaran lintas sektor, tempat penambang rakyat belajar tentang : tata kelola bisnis, aspek legalitas dan pelaporan keuangan.

Juga teknologi tambang ramah lingkungan serta distribusi nilai tambah yang adil.

Inkubasi ini harus didukung oleh lembaga seperti Dinas Koperasi dan UKM, Dinas ESDM, kampus-kampus lokal seperti Unsrat, IAIN Manado, Unklab, dan juga organisasi masyarakat sipil yang fokus pada lingkungan dan hak masyarakat adat.

Dari sinilah koperasi tambang bisa tumbuh, bukan sebagai slogan, tapi sebagai lembaga bisnis rakyat yang tangguh.

Lebih lanjut kita mengarah pada Reformasi tambang rakyat hanya mungkin terjadi jika pemerintah daerah mengambil posisi yang tegas dan progresif.

Untuk itu, perlu percepatan tiga instrumen hukum utama. Pertama soal aturan setingkat Perda Tata Kelola Tambang Rakyat Berbasis Koperasi.

Setelah itu kita bisa mbuat Rencana Induk Pengelolaan SDA Sulawesi Utara 2025–2045 yang tentu wajib di sinkronkan Naskah Akademik Pendirian Perusda Khusus Tambang

Ketiga hal ini harus dirancang dengan prinsip: transparansi, keadilan distribusi, konservasi lingkungan, dan afirmasi hak masyarakat lokal. Lebih penting lagi, penyusunannya wajib melibatkan semua pemangku kepentingan: penambang, tokoh adat, akademisi, organisasi lingkungan, investor lokal, dan tentu saja, rakyat sebagai pemilik sah tanah dan sumber daya.

Perusda Dormant, Not Dead

PD Pembangunan Sulut adalah BUMD yang selama ini terkesan ‘mati suri’. Tapi jangan buru-buru dimatikan.

Dalam arsitektur baru tambang rakyat, PD Pembangunan justru bisa menjadi bagian dari solusi, asalkan: difokuskan kembali pada sektor yang lebih likuid dan tidak tergantung utang bank.

Lalu disterilkan dari struktur manajerial lama yang penuh beban sejarah. Kemudian dikonversi menjadi pusat pelatihan BUMD untuk Perusda baru.

Dengan begitu, antara PD Pembangunan dan Perusda baru tidak saling menyingkirkan, tapi saling mengisi.

Transparansi dalam Genggaman

Tak ada demokratisasi ekonomi tanpa transparansi.

Karena itu, Sulut bisa menjadi pelopor dengan membangun Dashboard Digital SDA platform terbuka berbasis web.