Menambang Kedaulatan, Saatnya Sulawesi Utara Pegang Kendali

Oleh: Baso Affandi, SH
Direktur Eksekutif Barometer Suara Indonesia. Warga Kota Manado, Sulawesi Utara

Sulawesi Utara yang dikenal dengan kekayaan alamnya terutama di sektor pertambangan emas dan mineral logam lainnya, selama bertahun-tahun menjadi pusat perhatian akibat maraknya pertambangan rakyat (tambang rakyat).

Sayangnya, meskipun aktivitas tambang berlangsung masif, kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat lokal tergolong rendah.

Bahkan, dalam beberapa kasus, aktivitas tambang justru memperparah ketimpangan ekonomi, merusak lingkungan, dan memperkuat praktik ilegal.

Hal ini terjadi karena lemahnya kontrol negara, tidak terintegrasinya tata kelola antara pemerintah, penambang, dan lembaga keuangan, serta ketiadaan entitas tunggal yang bisa menjembatani kepentingan lokal dengan industri nasional.

Aktivitas Tambang Tak Terdata

Wilayah seperti Bakan (Kabupaten Bolaang Mongondow), Ratatotok (Minahasa Tenggara), dan Buyat telah dikenal sebagai kantong-kantong tambang rakyat yang potensial.

Namun hingga kini, data resmi mengenai volume hasil tambang rakyat nyaris tak tersedia secara akurat.

Aktivitasnya seringkali tidak tercatat, tidak diawasi, dan hasilnya dijual ke pihak luar secara langsung tanpa melalui sistem resmi.

Berdasarkan data ESDM Sulut (2023), potensi tambang emas Sulut bisa mencapai lebih dari 20 ton cadangan di beberapa titik.

Namun, realisasi pendapatan dari sektor ini sangat minim karena tidak adanya pengelolaan sistematis. 

Di sisi lain, praktik tambang liar terus berlangsung tanpa pengawasan lingkungan yang memadai.

Mengacu pada pandangan Amartya Sen, pembangunan bukan hanya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pelembagaan kebebasan dan kedaulatan warga untuk mengakses sumber daya.

Kegagalan mengelola tambang rakyat menunjukkan hilangnya kedaulatan ekonomi lokal.

Sementara Douglas North menekankan bahwa institusi menentukan performa ekonomi jangka panjang.

Dalam konteks tambang rakyat, koperasi dan Perusda adalah bentuk kelembagaan yang harus diperkuat untuk menjamin efisiensi dan keadilan distribusi sumber daya.

Kondisi PD Pembangunan Sulut