Menjaga Perbatasan, Menjaga Masa Depan Sulawesi Utara

Inilah yang disebut oleh Osborne (2020) sebagai public value capital. Potensi strategis ini semntara dimaterialisasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah.

Bila Sulut membangun economic defense zones berbasis budaya lokal dan perdagangan maritim, maka ia tidak sekadar membangun provinsi, melainkan menjadi ujung tombak pertahanan ekonomi nasional.

Ancaman Ketimpangan Baru

Namun di balik peluang dan kekuatan, terdapat kelemahan sistemik yang tidak boleh diabaikan, seperti masih bias daratan—lebih banyak proyek besar di Manado dan Minahasa dibanding Talaud dan Sangihe.

Ini menciptakan ketimpangan struktural baru. namun dari pada  itu, Gubernur secara tegas memetakan pola pembangunan baru sulawesi utara yaitu membangun dari pinggiran.

Strategi konkret berupa mengintegrasi data lintas sektor, lyang merupakan bagian vital untuk pengambilan kebijakan yang presisi serata meningkatkan kolaborasi yang harmosi dari semua sektor.

Fragmentasi vertikal dan horizontal ini berisiko menjadi institutional void—sebagaimana dikemukakan Hiedanpää et al. (2015)—yang melumpuhkan daya kelola daerah ketika kebijakan pusat dan daerah tidak harmonis.

Maka dari itu, perencanaan pembangunan  utama Sulut adalah menjahit kembali jejaring kelembagaan agar tidak ada satu pulau pun yang tertinggal dari arus pembangunan dan dari garis pertahanan.

Penutup: Membangun Sulut sebagai Frontline of Economic Sovereignty

Rancangan Pembangunan  Sulawesi Utara 2025–2029 oleh Gubernur Sulawesi Utara Bpk Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE yang merupakan seorang purnawirawan Tentara Nasional Indonesia dengan pangkat Mayor Jendral yang sudah barang tentu memahami keadaan pertahanan dengan kombinasi kebijakan ekonomi yang inklusif.

Ini adalah bagian pengimplemntasian bidang keilmuan Gubernur YSK, sarjana ekonomi yang berlatar belakang pertahanan.

Maka layak diapresiasi karena berani memadukan pembangunan berbasis potensi dan pendekatan keberlanjutan. Namun apresiasi tersebut akan beriringan dengan pengawalan secara terstruktur.

Dari perspektif ilmu administrasi, dokumen ini harus ditindaklanjuti dengan desain kelembagaan yang mengarah pada pertahanan berbasis ekonomi.

Bukan sekadar jargon hijau dan biru, tetapi sistem yang memastikan bahwa dari pulau terkecil hingga dermaga terdalam, setiap elemen pembangunan adalah penjaga kedaulatan.

Gubernur Sulut Bpk Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE punya peluang memunculkan sejarah: menggeser logika pembangunan dari konsumsi ke ketahanan, dari pertumbuhan ke keadilan spasial, dari darat ke laut, dari Indonesia daratan ke Indonesia samudera.

Dalam dunia yang terpolarisasi oleh konflik dagang dan kompetisi blok ekonomi, Sulawesi Utara bisa menjadi otonomi yang berdaulat secara administratif dan berdampak secara strategis. (*)