Menjaga Perbatasan, Menjaga Masa Depan Sulawesi Utara

Ekonomi biru—melalui industri perikanan, pariwisata maritim, dan pasar ekspor ikan terpadu—dapat menjadi instrumen diplomasi ekonomi dan kontrol kedaulatan sumber daya.

World Bank (2021) menyebut ekonomi biru sebagai instrumen pertahanan lunak negara-negara kepulauan.

Namun, seperti dikritik oleh Andres et al. (2023) di Nature Sustainability, peluang ini akan hilang bila tata kelola ruang laut masih disandera ego sektoral.

Rancangan pembangunan Sulut saat ini tengah dan bahkan sudah mengarah ke zona integrasi darat-laut, tapi perlu lebih radikal dalam mendesain coastal command center—struktur administrasi terpadu antara dinas kelautan, pariwisata, perdagangan, dan perhubungan.

Hal inilah yang kemudian menjadi pijakan gagasan besar sektor kepulauan dengan basis pertahanan ekonomi ala Gubernur YSK yang merupakan Purnawirawan Jendral bintang dua untuk di implemntasikan dalam bingkai perencanaan Sulut ke depan.

Sementara itu, daratan hijau Sulut—khususnya kawasan agroforestri dan hutan rakyat—menjadi peluang baru untuk transformasi energi hijau dan pengembangan industri berbasis sumber daya terbarukan.

Namun, peluang ini baru akan efektif bila tata kelolanya tidak lagi bersifat sentralistik sektoral, melainkan partisipatif dan berbasis kelembagaan daerah.

Reformasi Tata Kelola

Saat ini Sulut telah mencantumkan niat untuk digitalisasi layanan, penguatan data sektoral, dan reformasi sistem informasi pembangunan daerah.

Namun dalam perspektif ilmu administrasi, Masih diperlukan tata kelola jaringan (network governance) yang menghubungkan aktor negara dan non-negara, termasuk pelaku UMKM, nelayan, diaspora, hingga penjaga pulau.

Dalam rumusan perencanaan  Gubernur YSK mulai menampakan  peta jalan transformasi kelembagaan berbasis resilience governance.

Bagaimana menghadirkan aparatur yang bukan hanya melayani, tapi juga menjaga kedaulatan ekonomi dan merespons perubahan global?

Sebagaimana ditulis oleh Klijn & Koppenjan (2016), reformasi administratif hanya berhasil bila diikuti oleh perubahan logika kerja: dari solo menjadi kolaboratif, dari sektoral menjadi terintegrasi, dari birokratis menjadi adaptif dibawah kepemimpinan Gubernur YSK.

Geopolitik dan Budaya Maritim

Sulut memiliki dua kekuatan utama: posisi geopolitik dan kohesi sosial budaya. Secara spasial, Sulut adalah penghubung antara Indonesia Timur dan Pasifik Barat.

Dalam Journal of Asian Geopolitics (2022), posisi ini dikaji sebagai 'peripheral hub' yang berperan dalam stabilitas kawasan.

Sementara itu, dari sisi sosial, Sulut dikenal sebagai daerah dengan toleransi tinggi, responsif terhadap inovasi, dan memiliki sejarah panjang ekonomi rakyat berbasis laut.