Beda Jadwal Terbaru Pengangkatan CPNS dan PPPK Rekrutmen 2024, Kemenpan RB dan DPR RI Sudah Sepakat

Sama halnya dengan peserta PPPK yang dinyatakan lulus, mereka sudah pasti diangkat meski pengangkatannya mundur pada Maret 2026.

Hanya saya mereka harus bisa bersabar sambil menunggu waktu pengangkatan tiba.

"Nanti yang penting bahwa mereka pada waktunya tadi , walaupun ada pengunduran misalnya nanti sudah ditetapkan bulan Oktober nanti sudah pasti di sana."

"Termasuk juga yang PPPK. PPPK apalagi polanya kan dengan CPNS kan berbeda. Jadi mereka terdaftar dalam database, mereka mendaftar pasti kepastiannya itu pasti."

"Nah justru itu untuk menjamin kepastian mereka aja, cuma ya harus bersabar sambil menunggu teman-teman yang lain," terang Aba.

Menpan RB Umumkan Pengangkatan CASN Tahun 2024
 
Pemerintah bersama Komisi II DPR RI sepakat untuk mempercepat penataan pegawai non-ASN sampai tuntas.

Sesuai amanat UU No 20 Tahun 2023 tentang ASN, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menjelaskan pemerintah berkomitmen untuk memperkuat penataan ASN secara nasional.

"Tadi sudah disampaikan bahwa Pemerintah dan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN ini dengan pendekatan lebih komprehensif."

"Kami percaya bahwa pengadaan CASN harus disertai dengan penataan yang terstruktur dan menyeluruh untuk memastikan kualitas birokrasi yang lebih baik," ujar Rini, dikutip dari menpan.go.id, Kamis (6/3/2025).

Hal tersebut disepakati dalam rapat kerja Kementerian PANRB dan BKN bersama Komisi II DPR RI pada Selasa (4/03/2025) di Gedung DPR RI, Jakarta.

Dalam raker yang digelar, pemerintah dan DPR RI telah menyepakati pelaksanaan pengangkatan Calon ASN Tahun 2024.

Adapun pengangkatan CPNS akan dilakukan pada bulan Oktober 2025.

Kemudian, pengangkatan PPPK dilakukan pada Maret tahun 2026.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan Komisi II DPR RI meminta Kementerian PANRB dan BKN memastikan tidak ada lagi pengangkatan tenaga non-ASN di instansi pusat maupun instansi daerah.

"Ini sebagaimana amanat pasal 66 UU No.20 Tahun 2023 tentang Aparat Sipil Negara," kata Bahtra Banong saat memimpin raker.